Desa sebagai Teritorial Terendah dalam Merebut Kekuasaan Politik Kelas :
Apa yang membedahkan intervensi politik kekuasaan kelompok borjuasi dengan gerakan rakyat,??. Akhir-akhir ini banyak daerah di berbagai wilayah indonesia disibukan dengan momentum PILKADES serentak, namun menurutku ada hal yang luput bagi gerakan rakyat melihat kenapa PILKADES harus di Intervensi dan apa tujuannya.
Bagi kelompok borjuasi dalam mengintervensi Politik Desa bertujuan hanya sebatas mengambil alih kekuasaan dan setelah itu belum tentu mereka mengabdi pada kepentingan rakyat (Kesejahteraan Rakyat). Seharusnya posisi gerakan rakyat dalam mengintervensi politik kekuasaan tujuannya tidak sekedar mengambil alih kekuasaan tapi lebih dari itu sampai pada tahapan pembangunan organisasi rakyat, membesarkan mesin politik rakyat (ormas) yang sudah ada dan memperjuangkan hak-hak normatif rakyat. Karena bagi gerakan rakyat mengambil alih kekuasaan politik desa hanyalah sebuah cara/metode untuk memepermudah rakyat dalam mengintervensi regulasi dan kebijakan yang tidak pro rakyat dan memperjuangkan hak-hak normatif rakyat, tapi bukan tujuan akhir dari perjuangan. Sebab tujuan akhir dari perjuangan kelas ialah mewujudkan tatanan masyarkat yang adil tanpa penindasan
Ketika gerakan rakyat memutuskan intervensi politik desa hanya sekedar untuk berkuasa tanpa ada peluang pembangunan organisasi rakyat dan pembesaran organisasi rakyat sebagai mesin politik, maka sama halnya mereka dengan kelompok borjuasi yang haus akan kekuasaan tanpa memperdulikan kesejahteraan rakyat dan pembangunan mesin politik rakyat (ormas)
Untuk itu, tujuan pokok intervensi politik kekuasaan dalam teritorial terendah (desa) ialah membangun mesin politik rakyat (ormas) bukan hanya sekedar mendapat kursi kekuasaan (jabatan politik), kalau sekedar ingin mendapat kursi kekuasaan lebih baik tidak usah di Intervensi. Karena mesin politik rakyat (ormas) yang nantinya akan menjadi basis matrial Partai Massa kedepan, sehingga jika Partai Massa memutuskan untuk mengintervensi politik kekusaan dalam teritorial yang lebih tinggi (Kabputen/Kota, Provinsi, Nasional) kekuatan teritorial sudah siap dan terbangun.
Agar mesing politik (ormas) kedepan yang nantinya akan menjadi cikal bakal pembangunan soviet (dewan rakyat) yang akan mengawal program-program kerakyatan Kader-kader yang diutus Organisasi/Partai Massa kedalam Pemerintahan.
Partai Massa sebagai Alat Perjuangan Politik Kelas :
Partai Massa merupakan salah satu kekuatan penting bagi rakyat perkerja yang menginginkan perubahan social dari tatanan masyarakat lama menuju tatanan masyarakat baru tanpa penindasan. Seperti dalam pamfletnya tentang taktik kaum Komunis, yang ditulisnya pada tahun 1920, berjudul, “Left Wing” Communism – An Infantile Disorder (Komunisme (“sayap kiri”–suatu penyakit kekanak-kanakan), Lenin mengatakan:
Kapitalisme tidak akan pernah menjadi kapitalisme yang sesungguhnya, jikalau kaum proletariat tidak dikelilingi oleh sejumlah besar jenis kelompok menengah di antara kaum proletariat dan semi-proletariat (yang menggali sebagian nafkah hidupnya dengan menjual tenaga kerjanya), di antara kaum semi-proletariat dan petani kecil (dan seniman kecil, pekerja kerajinan, serta tuan-tuan kecil secara umum), di antara petani kecil dan petani menengah, dan sebagainya, dan jika proletariat sendiri tidak terbagi ke dalam strata yang lebih maju dan terbelakang, jika proletariat tidak dibagi menurut asal-usul teritorial, pekerjaan, kadang menurut agama, dan sebagainya. Dari semua ini muncul lah kebutuhan, kebutuhan absolut bagi Partai Komunis, pelopor kaum proletariat, bagian yang berkesadaran kelas, untuk melakukan perubahan arah/zig-zag, untuk bergabung dan berkompromi dengan berbagai kelompok proletariat, dengan berbagai partai pekerja, dan dengan tuan-tuan kecil. Semua itu adalah persoalan mengetahui bagaimana menerapkan taktik-taktik ini dalam rangka meningkatkan—bukan menurunkan—tingkat kesadaran kelas proletariat secara umum, semangat revolusioner, dan kemampuan untuk bertarung dan menang. Kebetulan, sepatutnya dicatat bahwa kemenangan kaum Bolshevik atas kaum Menshevik memang berkaitan dengan penerapan taktik mengubah arah/zig-zag, berdamai dan kompromi-kompromi, yang terjadi tidak hanya sebelum, tetapi juga sesudah Revolusi Oktober 1917.
Perebutan kekuasaan teritorial lewat jalan electoral/pemilu menjadi hal yang sangat penting bagi kaum Marxsis dengan melihat syarat-syarat matrial yang berkembang, dalam mengitervensi perkakas politik borjuasi untuk digantikan dengan perkakas politik kerakyatan menuju masyarakat sosialisme.
Sikap apa yang diambil kaum Marxis terhadap pemilu dan negara perwakilan? Dalam sejarah gerakan sosialis, ada dua pandangan utama yang berkembang dan berjalan berdampingan serta pada akhirnya menjadi cukup berbeda dan bertentangan tentang persoalan itu. Pertama, reformisme, yang berpendapat bahwa negara perwakilan modern memberikan peluang bagi kelas pekerja untuk mencapai sosialisme dengan memilih mayoritas sosialis untuk menjabat dalam pemerintahan. Pandangan ini menekankan transisi yang gradual dan damai menuju sosialisme serta melihat kampanye di seputar pemilu dan kerja para pejabat sosialis yang terpilih sebagai aspek paling penting dari aktivitas sosialis. Kecenderungan satunya lagi, yang diurai pertama kali oleh Marx dan Engels dan kemudian dielaborasi oleh Rosa Luxemburg serta Lenin, menganjurkan penggulingan negara secara revolusioner yang didasarkan pada perjuangan massa kelas pekerja dan menggantinya dengan organ kekuasaan pekerja yang baru.
Dalam karyanya pada Maret 1850, “Pidato untuk Liga Komunis,” Marx merekomendasikan bahwa dalam perjalanan revolusi ke depan, partai pekerja perlu “’berbaris dengan’ kaum demokrat borjuis-kecil untuk melawan golongan yang mau mereka gulingkan,” tetapi mereka perlu menentang “kaum demokrat borjuis-kecil dalam segala hal ketika kaum ini berusaha mengonsolidasikan posisi mereka untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri.” Selain mempersenjatai diri mereka sendiri dan mengorganisir perkumpulan-perkumpulan yang independen dan tersentralisasi, partai pekerja harus memajukan calon-calon untuk pemilihan di Jerman dalam peristiwa pembentukan majelis nasional sebagai hasil pergolakan revolusioner.
Jadi jelas secara literatur dan pengalaman praktek perjuangan politik kelas kaum marxsis diberbgai Negara tidak mengharamkan Pemilu untuk di ingtervensi, bahkan Pemilu bisa menjadi ruang uji coba tindakan politik kelas untuk mempengaruhi kesadaran rakyat yang mayoritas masih terilusi oleh kesadran politik borjuasi (politik praktis). Sehingga tugas Partai Massa kedepan selain mengusung calon-calon nya terlibat dalam Pemilu untuk mengambil alih kekuasaan teritorial dari tingkat terendah Desa hingga tingkat tertinggi Nasional, tugas Partai Massa memberikan edukasi/pendidikan politik terhadap masyarakat dan anggota terkait politik partisipatif demi terwujudnya masyarkat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya.
Oleh : S.O**
BatuliSaja 