Salah satu Kabupaten yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Maluku Utara adalah Kabupaten Halmahera Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 8.779,32 km2 dan berpenduduk sebanyak 251.299 jiwa (2020). Selain luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak, kabupaten tersebut juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

Dalam data Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara menyebutkan, ada sebanyak 17 perusahaan pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang berada di Halmahera Selatan. Juga data Dinas Kehutanan Maluku Utara mencatat sebanyak 8 perusahaan kayu dengan Izin Usaha Pemanfataan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang beroperasi di kabupaten setempat.

Selain itu, dalam data 2019. Laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan sebesar 12,02 persen, yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi Maluku Utara. Dengan presentase PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) ADHB (Atas Dasar Harga Berlaku) Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2019 mencapai nilai 7,23 triliyun rupiah. Sektor pertanian masih menjadi kontributor terbesar dengan nilai 1,72 triliyun rupiah, diikuti oleh sektor industri pengolahan dengan nilai 1,69 triliyun rupiah.

Sedangkan jika melihat laju pertumbuhannya, maka sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor dengan laju pertumbuhan terbesar dengan persentase 47,16 persen. Sektor ekonomi dengan laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu industri pengolahan. Kenaikan nilai yang sangat tinggi ini, disebabkan munculnya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di industri pengolahan tambang nikel di Kabupaten Halmahera Selatan, tepatnya di Pulau Obi.

Namun, dari pencapaian-pancapain tersebut, rakyat Halmahera Selatan masih jauh dari kata sejahtera. Ini bisa dilihat dalam data BPS (Badan Pusat Statistik) Halmahera Selatan menyebutkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2019 sebesar 4,58 persen. Sedangkan, untuk angka kemiskinan, masih ada sekitar 5,03 persen penduduk Halmahera Selatan yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dari sisi sosial ekonomi masyarakat Halmahera Selatan mengalami penindasan dan ketidakadilan secara sistematis.

Belum lagi pembuangan limbah Tailing di Obi yang terus marak, praktek Ilegal fishing di selat Obi yang belum terselesaikan, masuknya pertambangan ekstraktif yang menghancurkan lahan produktif rakyat dan masih banyak lagi persoalan rakyat yang dibiarkan oleh pemerintah tanpa sebuah keadilan. Maka tidak pantas jika pemerintah menghabiskan keuangan daerah dengan mengundang berbagai artis nasional maupun lokal dalam perayaan HUT 19 tahun Halmahera Selatan, ditengah penderitaan, kemiskinan, penggusuran lahan, pengangguran dan berbagai persoalan rakyat lainnya yang belum terselesaikan.

“Pemerintah selalu bersenang-senang diatas penderitaan rakyat”. Begitulah kira-kira bahasa yang tepat dalam mengucapkan 19 tahun HUT Kabupaten Halmahera Selatan.

S.O**

Gerakan rakyat adalah upaya dari massa rakyat yang mempunyai tujuan mengubah kondisi, dari kondisi tertentu sebagai tesis menuju keadaan tertentu sebagai anti tesisnya. Indonesia sendiri mempunyai catatan panjang dalam perjuangan dan pembangunan alat politik rakyat. Hampir disetiap titik momen atau pada fase-fase tertentu, tidak ada satupun organisasi atau kelompok yang menolak persatuan gerakan rakyat. Gerakan rakyat sejatinya akan membuat suatu perubahan sosial, dimana kesejahteraan rakyat hanya bisa didapat dengan perjuangan rakyat itu sendiri. Perjuangan rakyat sejatinya mempunyai program yang dimuarakan dalam pembangunan alat politik rakyat. Alat politik dibangun sebagai persatuan gerakan rakyat yang mandiri, terlepas dari intervensi partai politik borjuasi dan elit politik borjuasi yang bertujuan untuk terbebas dari belenggu penindasan.

Alat politik rakyat yang dimaksud disisni ialah partai massa rakyat atau bisa juga disebut partai persatuan luas. Partai massa adalah tugas sejarah dalam perjuangan politik rakyat. Partai massa menjadi jembatan untuk menghubungkan kesadaran massa pada sebuah hal yang strategis dalam mencapai cita-cita perjuangan kelas. Partai massa rakyat bukanlah jawaban atas permasalahan normatif ekonomi politik hari ini, akan tetapi partai massa rakyat adalah gerbong politik untuk menjawab permasalahan tersebut secara terorganisir. Tugas partai massa harus mampu menjawab keterbatasan perjuangan ditingkat normatif dan senantiasa menyampaikan gagasan perjuangan kelas melalui program minimum. Program minimum diartikan sebagai capaian minimal partai atas permasalahan rakyat. Program minimum yang dimaksud adalah program transisi yang bisa dimenangkan dalam fase masyarakat kapitalisme, seperti reforma agraria sejati, pendidikan gratis,  kesehatan gratis, dan lain sebagainya. Program ini sebagai wujud keberpihakan partai pada massa rakyat.

Akhir-akhir ini, muncul berbagai partai, yang mengaku alternatif dari kalangan gerakan rakyat. Bahkan beberapa bulan terakhir, mereka mulai melakukan konsolidasi diberbagai daerah untuk mengejar syarat-syarat struktur kepartaian secara administrasi pemilu. Seakan-akan pemilu adalah jalan akhir dari sebuah perjuangan kelas. Jika kita lihat pola pembangunan partai yang demikian, tidak jauh berbeda dengan model dan metode partai politik borjuasi yang hanya menjadi partai peserta euforia pemilu semata. Seharusnya partai alternatif atau partai massa yang dibangun harus berbasiskan massa rakyat, melibatkan partisipasi anggota dan rakyat secara luas melalui pendidikan politik, advokasi kebijakan dan tindakan politik kerakyatan. Partai massa harus senantiasa menjadi oposisi dari partai politik di Inonesia hari ini yang menjadi badut lima tahunan. Budaya politik seperti itu menerbitkan elit yang lupa akan janji manis kampanyenya. Kita harus belajar dari pengalaman praktek partai massa dibeberapa negara, seperti Yunani, Spanyol, Venezuela, Bolivia, Brazil, dan Uruguay. Pengalaman mereka dalam intervensi parlemen melalui jalur pemilu selalu berbasis massa, melibatkan partisipasi massa dan tidak memisahkan perjuangan parlemen  dengan perjuangan ekstra parlemen.

Berikut pengalaman praktek partai massa/partai persatuan luas dibeberapa Negara

Di Yunani, ada Partai Syriza, yang merupakan Koalisi dari tiga bealas kelompok dan politikus independen yang awalnya mereka memperjuangkan kesenjangan sosial di Yunani, dan kemudian berhasil memenangkan Alexis Tsipras sebagai ketua parlemen Yunani pada pemilu 2014 serta menjadi peringkat pertama pemilu parlemen Eropa pada 2014.

Partai Podemos, di Spanyol merupakan partai politik sayap kiri, yang didirikan pada bulan Maret 2014 setelah demonstrasi Gerakan 15-M melawan kesenjangan ekonomi, pendapatan dan korupsi yang di pimpin Pablo Iglesias dan kawan-kawan. Sebelum ikut pemilu, mereka memperjuangkan masalah kesenjangan, pengangguran, dan resesi ekonomi setelah krisis utang Eropa. Kemudian mendorong beberapa anggota partai masuk kedalam parlemen Eropa pada pemilu 2014.

Di Venuzuela, ada Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partai ini juga merupakan partai persatuan kiri di Venezuela yang didirikan tahun 2007 setelah bersatunya Gerakan Republik Kelima (MVP), yang di pimpin Hugo Chavez. Partai ini memperjuangkan hak-hak masyarakat sipil khususnya petani pedesaan dan buruh dari tahun 1990-an. Setelah Hugo Chavez keluar dari penjara ia terpilih sebagai presiden Venezuela tahun 1998, kemudian terpilih lagi tahun 2000. Kemudian intervensi pemilu tahun 2006 yang berhasil memenangkan Hugo Chavez sebagai presiden Venezuela ketiga kalinya serta tahun 2012 yang keempat kaliannya.

Partai Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) di Bolivia merupakan partai politik yang bermula dari hasil konsolidasi Konfederasi Persatuan Serikat Pekerja Pedesan Bolivia (CSUTCB) dan Konfederasi Persatuan Serikat Petani Pedesaan Bolivia (CSCIB). Dalam perjuangannya, partai ini melawan upaya-upaya pemerintah Amerika Serikat untuk membasmi koka di Provinsi Chapare di Bolivia tenggara. Kemudian pada pemilu 2005 berhasil memenangkan Evo Morales sebagai presiden Bolivia, yang dilantik pada tanggal 22 Januari 2006.

Partai Pekerja (PT) di Brazil, partai ini merupakan sebuah partai sosial demokratik yang lahir dari peningkatan kesadaran politik massa. Kekuatan utama partai pekerja ini adalah dari Serikat Buruh Pusat Persatuan Pekerja (CUT’s) yang merupakan serikat pekerja utama di Brazil. CUT’s yang dibentuk pada 28 Agustus 1983 di Sao Paulo. Dalam perjuangannya, partai ini menantang kekuasaan militer tahun 1964–1985. Selama tahap akhir, mengorganisir pemogokan dipabrik-pabrik mobil di Brazil. Kemudian ikut pemilu tahun 2002,  yang berhasil memenangkan Lula da Silva sebagai presiden Brazil.

Di Uruguay, ada Pertai Persatuan (Frente Amplio), partai ini merupakan koalisi dari kelompok kiri dengan kelompok politik tengah yang tidak fundamentalis serta anti Fasis. Sebelum memilih untuk mengintervensi pemilu, partai persatuan ini aktif dalam perjungan rakyat Uruguay. Kemudian  dalam pemilu pada 31 Oktober 2004 Partai Persatuan (Frente Amplio) berhasil mendorong Tabare Vazquez terpilih sebagai Presiden, dan menjabat dari 1 Maret 2005 sampai pada 1 Maret 2010. Jose Mujica kemudian terpilih menggantikannya pada pemilu selanjutnya, yang juga merupakan anggota dari Frente Amplio, menjabat dari 2010 hingga 2015.

Jika kita belajar dari pengalaman pembangunan alat politik rakyat dibeberapa negara diatas, mereka menempatkan pemilu sebagai strategi taktis, bisa digunakan, bisa juga tidak. Pengambilan jalan parlemen tergantung syarat-syarat material situasi subjektif dan obyektif – organisasi dan negara yang berkembang. Sehingga pemilu hanyalah ruang uji coba tindakan politik kelas untuk memperjam kontradiksi kelas dan mempengaruhi kesadaran rakyat yang mayoritas masih terilusi oleh kesadaran politik borjuasi (politik praktis).

Seperti Apa Seharusnya Gerakan Rakyat Bersikap atas Parlemen (Pemilu)?

Dalam pamflet Lenin tentang taktik kaum komunis, yang ditulis pada tahun 1920 yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia tahun 1953, berjudul Komunis Sayap Kiri, suatu penyakit “kekanak-kanakan”. Lenin menyampaikan bahwa, parlemen telah menjadi “usang menurut sejarah”, hal ini betul dari segi propaganda. Tetapi setiap orang tahu bahwa hal ini masih jauh sekali dari mengatasinya dalam praktek (Lenin, 1953:63). Dan bahwa ikut serta dalam pemilihan untuk parlemen dan dalam perjuangan diatas mimbar parlemen adalah wajib bagi partai proletariat revolusioner, justru untuk maksud mendidik lapisan-lapisan yang masih terbelakang dari kelasnya sendiri, justru untuk maksud mengubah dan membuka pikiran massa desa yang belum maju, yang tertindas, yang gelap pikranny (Lenin, 1953:67). Tan Malaka dalam buku Aksi Massa menuliskan bahwa, gerakan rakyat tidak selamanya membelakangi dewan rakyat (parlemen). Sebaliknya, bila besok atau lusa kita mendapat kesempatan melalui jalan pemelihan yang langsung (pemilu) untuk menduduki dewan rakyat, kewajiban kitalah memasukinya. Sungguh kita berbuat keliru dan penakut bila tidak bertindak begitu (Tan Malaka, 1926:71).

Memang benar, strategi perjuangan kaum marxis tidak selamanya anti terhadap parlemen —Pemilu— untuk di intervensi, namun harus diingat, bahwa intervensi parlemen bukan semata-mata tujuan akhir dari perjuangan kelas. Jalan parlementer digunakan sebagai ruang mempertajam kontradiksi dan memperbanyak propaganda kerakyatan didalam mimbar parlemen. Karl Marx, Lenin, Tan Malaka dan tokoh pergerakan lainnya, dalam sejarah perjuangannya, tidak pernah memisahkan taktik perjuangan parlemen dan ekstra parlemen (massa aksi). Karena pilihan taktik tersebut, tergantung pada kondisi gerak modal kapital, kesadaran masyarakat dan kesiapan anggota partai. Sehingga tugas partai massa di Indonesia, semeestinya disamping taktis mengusung calon-calonnya terlibat dalam intervensi pemilu, untuk mengambil alih kekuasaan teritorial dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Partai massa juga senantiasa memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat dan anggota, terkait politik partisipatif demi terwujudnya masyarkat yang adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi, demokratis secara politik dan partisipatif secara budaya.

Apa Itu Partai dan Bagaimana Cara Kerjanya?

Dalam sejarah gerakan rakyat memang tidak ada definisi secara baku terkait kepartaian, Karl Marx sendiri bahkan tidak pernah mendefinisikan partai secara khusus. Marxisme bukanlah sebuah dogma, namun ia haruslah disesuaikan dengan perkembangan sejarah dan perkembangan perjuangan kelas di masing-masing negeri. Menurut Kalr Marx, Partai proletariat adalah partai kelas pekerja yang menjadi alat perjuangan kelas dalam memuju masyarakat tanpa kelas (komunisme). Kaum komunis tidak sudi menyembunyikan pandangan-pandangan dan cita-citanya. Mereka menerangkan dengan terang-terangan bahwa cita-citanya dapat dicapai hanya dangan membongkar dengan kekerasan segala syarat sosial yang sedang berlaku. Biarkan kelas-kelas yang berkuasa gemetar menghadapi revolusi komunis. Kaum proletar tidak akan kehilangan suatu apapun kecuali belenggu mereka. Mereka akan menguasai dunia (Bagian akhir “Manifesto Komunis (1848”).

Menurut Lenin, perjuangan partai memberi kekuatan dan daya hidup kepada partai, ketidaktegasan dan kekaburan garis-garis batas yang gamblang merupakan bukti terbesar kelemahan partai, partai menjadi kuat dengan membersihkan diri sendiri. (Lenin, 1953:42). Menurut Trotsky, partai harus merekrut elemen-elemen kelas buruh yang paling aktif secara politik. Saat ini kelas buruh sangatlah sadar akan pencapaian-pencapaian fundamental dari revolusi ini. Kita tidak perlu mengulang-ulang lagi dan lagi cerita mengenai hasil-hasil tersebut. Baca : Manusia Tidak Hidup Dari Politik Saja, Leon Trotsky (1923). Menurut Fidel Castro, partai komunis perlu mempromosikan lebih banyak demokrasi dan debat terbuka dalam tubuh partai. Artinya harus membuka ruang demokrasi seluas-luasnya sebgai ruang pendewasan kepartaian. Kata pengantar Diktatur Demokrasi Rakyat, Mao Zedong (30 Juni 1949) yang ditulis oleh Mao Zedong, mengatakan partai kita menunjukkan perbedaan-perbedaan yang besar sekali dengan partai-partai politik dari kaum borjuis. Mereka ini takut buat bicara tentang lenyapnya kelas-kelas, kekuasaan negara dan partai-partai politik. 

Menurut Tan Malaka, dalam Bagian pertama buku Pandangan dan Langkah Partai Rakyat yang itulis tahun 1948, buruk baiknya partai, cerdas bodohnya partai, rajin malasnya tergantung pada sifat para anggotanya pula. Kepintaran, keyakinan dan ketabahan seluruhnya anggota partai pula. Hendaknya partai menjaga persatuan dengan menjaga kerukunan para anggotanya, ialah dengan jalan berterang-terangan, percaya-mempercayai, maaf-memaafkan, dan bantu-membantu satu sama lain. 

Tentu dalam pembangunan partai massa yang strategis dan berjangka panjang memiliki syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah kesamaan, bukanlah persamaan hanya diatas teoritis, tetapi persamaan yang bisa dibuktikan dalam praktek bersama dari proses pembangunan hingga terbentuknya partai massa bersama. Kesamaan tersebut diantaranya :
1. Berdasarkan kesamaan kepentingan dan pandangan atas kondisi obyektif.
2. Persamaan bahwa partai harus mampu menjawab keterbatasan perjuangan ditingkat Keormasan.
3. Persamaan dalam garis politik perjuangan :
– Anti penindasan
– Tidak bersekutu dengan partai dan elit politik borjuasi
– Pro demokrasi
– Pejuangan ekonomi dengan pejuangan politik adalah satu kesatuan.
4. Persamaan bahwa program partai adalah panglima.
5. Persamaan dalam mempraktikkan nilai-nilai demokratis dan kesetaraan.

Dalam partai massa hal yang tidak bisa dihindarkan adalah terbentuknya faksi dan perbedaan haluan ideology (keyakinan). Faksi dan perbedaan haluan ideologi tidak dapat dihindarkan karena partai massa bersifat lentur (feleksibel), yang terdiri dari unsur-unsur yang memiliki perbedaan sejarah perjuangan di masing-masing kelompok yang disatukan dalam persamaan program dan garis politik partai massa. Faksi dan perbedaan haluan ideologi adalah salah satu bentuk menghargai perbedaan dalam praktek kedewasaan demokrasi di kepartaian. Selain itu, partai massa yang dibangun harus mempunyai pedoman “fleksibel dalam taktik namun tegas dalam prinsip”.

Taktik Perjuangan Seperti Apa Yang Harus Ditempuh Oleh Partai Massa?

Perjuangan merebut kekuasaan politik merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh gerakan rakyat yang memiliki cita-cita perjuangan kelas. Taktik parlemen maupun ektra parlemen dalam partai massa adalah dua hal yang tidak bisa dilakukan secara terpisah, namum harus menjadi satu rangkain perjuangan bersama dalam mengintervensi kebijakan politik sebuah negara. Sehingga, apapun pilihan taktik (parlemen atau ekstra parlemen) yang digunakan dalam merebut kekuasaan politik, harus melihat situasi masyarakat dan kesiapan basis massa secara ril.

Taktik Parlemen. Taktik parlemen bagi gerakan rakyat yang memiliki kesadaran politik kelas, harus melihat keadaan massa. Bukan sekedar pada analisis para pimpinan yang melihat ada peluang. Kesadaran masa yang beragam harus dapat disalurkan dalam kepentingan pembangunan dan pembesaran pengaruh politik baik secara sektoral maupun teritorial. Setiap tindakan intervensi parlemen harus dikatagorikan sebagai sebuah latihan politik massa rakyat, pendidikan politik harian bagi massa yang berhadapan dengan kebobrokan sistem kekuasaan saat ini. Untuk menjadi pelajaran perjuangan parlemen dengan mengintervensi pemilu kedepan di Indonesia. Mari kita sedikit menengok pengalaman perjuangan intervensi parlemen yang dilakukan oleh beberapa partai di beberapa negara. Seperti di Yunani dengan Partai Syriza, di Spanyol dengan Partai Podemos, di Jerman dengan Partai Die Linke, di Venezuela dengan Partai PSUV, di Bolivia dengan Partai MAS-IPSP, di Uruguay dengan Partai Persatuan (Frente Amplio), di Brazil dengan Partai Pekerja (PT), di Afrika Selatan dengan Partai Kongres Nasional Afrika (ANC).

Taktik Ekstra Parlemen. Taktik ekstra parlemen atau yang di kenal dengan massa aksi. Jalan ini biasa disebut pula dengan perjungan revolusi. Revolusi yang dimaksud bukan dalam pengertian yang sederhana, dalam mengusir pengusaha modal untuk menyerahkan kekuasaannya dengan iklas dan damai. Sejarah sudah mencatat jalan revolusi ini berkonsekuensi pada pertentangan yang “keras”. Kaum modal tentu akan menjaga asset kekuasaanya dengan berbagai cara. Dengan sabotase, penangkapan, pembunuhan bahkan menggerakan kekuatan bersenjata untuk mengamankan dan melemahkan gerakan rakyat. Gerakan ekstra parlemen (massa aksi) bukan saja mengorganisir satu kegiatan festival demonstrasi. Akan tetapi, gerakan yang secara terus-menerus dilakukan lewat massa aksi (mogok, agitasi propaganda, demonstrasi) serta pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan massa dibawah panji-panji partai. Untuk menjadi pelajaran perjuangan ekstra parlemen (massa aksi) kedepan di Indonesia. Mari kita sedikit menengok pengalaman perjuangan massa aksi menuju sebuah revolusi dibawah kepemimpian partai dibeberapa negara. Seperti kemenangan revolusi sosialis Rusia pada Oktober 1917, kemenangan revolusi Vietnam pada September 1945, kemenangan revolusi rakyat Tiongkok (Cina) pada Oktober 1949 dan kemenangan revolusi Kuba pada Januari 1959.

Apa yang menjadi pembeda antara partai borjuasi dengan partai alternatif (partai massa) dalam tindakan politiknya?. Perbedaannya sangat sederhana, partai borjuasi meletakan perjuangannya hanya sebatas mengejar syarat-syarat formal ikut pemilu dan menganggap setelah duduk di kursi parlemen adalah akhir dari sebuah perjuangan. Sedangkan, partai alternatif (partai massa) tidak meletakan ikut pemilu sebagai jalan akhir dari sebuah perjuangan. Namun sebaliknya, menganggap duduk di parlemen adalah awalan dari perjuangan politik untuk membongkar ketidakadilan dan kebobrokan demokrasi borjuasi, lalu akan dimuarakan pada sebuah perlawan ekstra parlemen (massa aksi) untuk pembubaran parlemen borjuasi dan digantikan dengan pemerintahan dewan rakyat. Jadi, ketika ada partai yang muncul saat ini, dengan kedok partai alternatif. Namun tindakan politik dan pola penggorganisirannya semata-mata hanya mengejar syarat administrasi pemilu, tanpa melakukan pendidikan-pendidikan politik kelas dan melakukan aksi-aksi melawan kebijakan politik rezim oligarki, seperti UU Pemilu dan UU Partai Politik yang tidak demokratis. Maka, tidak ada bedanya partai yang katanya alternatif tersebut, dengan partai politik borjuasi yang selama ini berkuasa di Indonesia.

“ Jangan membodohi rakyat dengan lebel alternatif dan kerakyatan, sementara tindakan politik dan geraknya tidak menunjukan sama sekali sebagai partai alternatif yang membawa kepentingan rakyat banyak “

Oleh : S. O**

Referensi :
1. Pamflet Lenin : tentang taktik kaum Komunis, yang ditulisnya pada tahun 1920, berjudul, “Left Wing” Communism – An Infantile Disorder (Komunisme  (“sayap kiri”–suatu penyakit kekanak-kanakan)
2. Manifesto Komunis (Kalr Marx dan Frederick Engels) 1848.
3. Massa Aksi (Tan Malaka) 1926
4. Tan Malaka, Gerakan Kiri dan revolusi Indonesia (Herry A. Poeze)
5. Manusia Tidak Hidup Dari Politik Saja, Leon Trotsky (1923)
6. Diktatur Demokrasi Rakyat, Mao Zedong (30 Juni 1949) .
7. Pandangan dan Langkah Partai Rakyat, Tan Malaka (31 Juli 1948)
8. Draft Sistem Partai Massa (KPR), Februari 2021.

Idul Fitri dalam bahasa “harfiyah” artinya kembali ke fitrah, kata fitrah dari kata futhur yang artinya kembali makan pagi (sarapan), setelah sebulan penuh berpuasa (menahan lapar dan hawa nafsu). Ada juga yang memaknai Idul Fitri sebagai kembali ke fitrah, yakni asal kejadian manusia yang suci-bersih dari dosa, layaknya seorang bayi baru lahir. Pengertian demikian dikaitakan dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Ia berkata : ” Barangsiapa berpuasa Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni “. (HR. Bukhari dan Muslim).

Sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw di Makkah, masyarakat Jahiliyah Arab sudah memiliki dua hari raya, yakni hari raya Nairuz dan hari raya Mahrajan. Kaum Arab Jahiliyah merayakan kedua hari raya tersebut dengan menggelar pesta pora. Selain menari-nari, baik tarian perang maupun ketangkasan, mereka juga merayakan hari raya dengan bernyanyi dan menyantap hidangan lezat serta minuman memabukkan. ” Nairuz dan Mahrajan merupakan tradisi hari raya yang berasal dari zaman Persia Kuno “. Tulis Ensiklopedi Islam.

Setelah turunnya kewajiban menunaikan ibadah puasa Ramadhan pada 2 Hijriyah bagi umat muslim, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa’i, Rasulullah SAW bersabda : ” Sesungguhnya Allah mengganti kedua hari raya itu dengan hari raya yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha “. (HR Daud dan Nasai).

Menurut Ensiklopedia Islam, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran untuk pertama kalinya dirayakan umat Islam selepas Perang Badar pada 17 Ramadhan Tahun ke-2 Hijiriyah. Dalam pertempuran itu, umat Islam meraih kemenangan. Jumlah pasukan kaum muslimin sebanyak 319 dan harus berhadapan dengan pasukan 1.000 tentara dari kaum kafir Quraisy. Pada tahun itu, Rasulullah SAW dan para sahabat merayakan dua kemenangan, yakni keberhasilan mengalahkan pasukan kaum kafir Quraisy dalam Perang Badar dan menaklukkan hawa nafsu setelah sebulan berpuasa.

Dari sinilah lahirnya ungkapan “Minal ‘Aidin wal Faizin” yang lengkapnya ungkapan doa kaum Muslim saat itu : “Allahummaj ‘alna minal ‘aidin walfaizin”. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang kembali “dari Perang Badar” dan mendapatkan kemenangan.

Semoga di hari yang Fitri (Hari Kemenangan) ini, kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dan dimudahkan segala usuran dan aktivitas perjuangan dalam pembebasan umat manusia. Amin

” Dosa yang membuatmu sedih dan menyesal itu lebih disukai oleh Allah SWT, daripada perbuatan baik yang membuatmu sombong “. (Ali bin Abi Thalib).

Oleh : S.O**

• 

Bulan Ramadhan adalah salah satu bulan suci dalam kalender Islam. Dalam hadist riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda amalan ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadhan akan dilipat gandakan. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan sepuluh kebaikan yang semisal hingga tujuh ratus kali lipat”.

Allah Ta’ala berfirman, yang artinya : “Kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah SWT daripada bau minyak kasturi”.

Sejarah bulan suci Ramadhan berangkat dari kondisi material yang objektif, dimana terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah peradaban. Dikutip dari History Extra, Ramadhan memiliki arti “panas yang menyengkat” atau menggambarkan musim yang berlangsung pada bulan itu sangat panas. Ramadhan pun dimasukkan menjadi nama bulan dalam Kalender Arab sebelum agama Islam datang. Menurut hadis, semua kitab suci diturunkan selama bulan Ramadhan. Suhuf Ibrahim, Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Qur’an masing-masing diturunkan pada tanggal 1, 6, 12, 13 dan 24 Ramadhan. Al-Qur’an pertama kali diwahyukan kepada Muhammad pada malam Lailatulqadar yang merupakan salah satu dari lima malam dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.

Dalam Al-Qur’an menyatakan, bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur’an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda “antara yang benar dan yang batil”. Karena itu, barang siapa diantara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan “dia tidak berpuasa”, maka “wajib menggantinya”, sebanyak hari yang ditinggalkannya, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. [Qur’an Al-Baqarah:185].

Dalam kalender Islam, Ramadhan menjadi bulan ke-9 setelah bulan Syaban. Puasa menjadi salah satu ibadah wajib umat Islam saat memasuki bulan Ramadhan. Bentuk bulan suci Ramadhan adalah menahan hawa nafsu, menahan lapar dan haus yang dapat membatalkan puasa. Ternyata praktik puasa telah dilaksanakan sebelum agama Islam datang. Allah SWT dalam Al-Qur’an berfirman, yang artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa”. [Qur’an Al-Baqarah 2: 183].

Sementara itu, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah SWT selama 23 tahun lamanya. Perintah beribadah puasa di bulan Ramadhan selama satu bulan penuh baru diterima Rasulullah di setengah dari periode itu. Rasulullah bersama umat Muslim pun melaksanakan ibadah puasa setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Pelaksanaan puasa Ramadhan dilakukan dengan sahur atau bangun dan makan sebelum azan Subuh, serta berbuka puasa setelah matahari terbenam atau setelah azan Maghrib.

Dalam prespektif kelas, bulan puasa (Ramadhan) menjadi satu upaya melatih kesabaran dan membangun kesetaraan antar sesama manusia “khususnya umat muslim”. Sebab, sesungguhnya manusia sama dihadapan sang pencipta, hanya karena keserakahan duniawi manusia saling menindas, saling membunuh, saling membodohi dan lain sebagainya. Maka di bulan ini “bulan suci Ramadhan” manusia dituntut untuk setara, tidak ada perbedaan kelas antara masyarakat. Sehingga semua orang sama, baik yang miskin maupun yang kaya, borjuasi maupun proletariat, pejabat maupun rakyat biasa, semua harus melakukan hal yang sama dan tidak ada perbedaan (harus sabar, menahan nafsu, menahan lapar, menahan haus, tidak saling membenci, saling memberi, saling menghargai, saling memaafkan dll). Jika kita dalami secara ilmiah, maka kita akan menyimpulkan bahwa bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan kesetaraan dan perjuangan.

Tidak hanya sampai disitu (makna bulan suci Ramadhan), tapi agama sejatinya adalah alat pembebasan dan perjuangan kelas. Salah satu tokoh intelektual revolusioner revolusi Iran “Ali Syariati”, mengatakan “Islam bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi lebih merupakan sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan”. Artinya seorang muslim sejati harus menjadi pelopor pembebasan umat manusia dari belenggu penindasan. Begitupun dengan seorang filsuf ternama Jerman “Kalr Marx”, ia juga mengatakan “Agama hanya matahari ilusi yang berputar di sekitar manusia selama dia tidak berputar di sekitar dirinya”. Artinya agama akan menjadi candu (alat pembodohan) selama agama tidak ditempatkan sebagaimana mestinya (alat pembebasan).

” Semoga bulan suci Ramadhan tahun ini, kita semua diberi kesehatan, kesempatan serta persatuan dalam melawan segala bentuk sistem yang menindas (kapitalisme) yang selama ini membuat manusia teralienasi dari kehidupan sosialnya “.

Oleh : S. O**

Kenapa Indonesia cukup rentan soal banjir?. Menurut analisis Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia. Di akhir tahun 2020 sampai awal 2021 kurang lebih BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat ada 337 bencana alam disebabkan hidrometeorologi (banjir) diseluruh wilayah Indonesia. Misalnya Jawa Barat, Semarang (Jawa Tengah), Aceh, Maluku Utara, dan terkini Bima (NTB) dan NTT. Dengan total korban meninggal dunia sebanyak 272 orang, korban hilang sebanyak 12 orang, korban luka-luka sebanyak 12.412 orang dan korban mengungsi sebanyak 3.814.586 orang. Sementara itu, ada 858 fasilitas pendidikan, 658 tempat ibadah, 184 fasilitas kesehatan, 289 kantor, 102 jembatan mengalami kerusakan. Ini belum termasuk Bima (NTB) dan NTT .

Bayangkan jika semua ini hanya diselesaikan dengan gerakan moral seperti donasi (rakyat bantu rakyat) maka organisasi sosial sekalipun akan kelabakan dalam mengeluarkan seruan secara terus-menerus disetiap kejadian bencana alam. Selain itu, tidak akan selesai jika kita selalu meletakan dampak bencana alam pada kemurkaan manusia terhadap tuhan semata. Apapun yang terjadi dimuka bumi ini adalah sebuah dialektika materi (alam), setiap materi yang ada di alam raya ini senantiasa dalam keadaan bergerak, berubah dan berkembang ke bentuk materi yang baru (tidak ada yang kekal/abadi). Dimana letak pergerakan, perubahan dan perkembangan tersebut terjadi? Ini dikarenakan adanya kontradiksi (pertentangan) yang berlangsung di internal (determinan/penentu) materi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal (diluar materi) bersifat mempengaruhi (influen) atau ulah manusia. Begitulah yang disampaikan Karl Marx.

Faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir yang disebabkan secara alamiah dan banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia. Banjir yang terjadi secara alamiah, dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Namun ini tidak terlepas dari campur tangan manusia misalnya pembangunan yang berlebihan, penebangan liar hutan, eksploitasi tambang, reklamasi pantai dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan penyerapan tanah terhadap air tidak maksimal. Sedangkan banjir yang diakibat oleh aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia sendiri yaitu perubahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kondisi daerah, Aliran Sungai (DAS), rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan, dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat.

Ada beberapa kategori banjir. Tetapi disini saya akan fokus mengurai beberapa kategori banjir secara umum yang terjadi akibat ulah manusia. Antara lain “banjir bandang dan banjir air”. Banjir bandang adalah banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan yang cukup parah. Banjir bandang juga biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi didaerah pegunungan. Ini disebabkan karena berkurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrem dan kondisi topografis Daerah Aliran Sungai (DAS). Tutupan pohon berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis suatu DAS, dengan terjaganya tutupan pohon tanah mampu terus meresap air. Kenapa demikian, Hal ini karena tingginya kandungan bahan organik yang membuat tanah menjadi gembur serta pengaruh akar yang membuat air lebih mudah diresap ke dalam tanah, namun jika sebaliknya maka yang akan terjadi adalah keseimbangan hidrologis lingkungan sekitarnya juga akan mudah terganggu dan air hujan yang turun akan sulit diresap oleh tanah dan lebih banyak menjadi aliran air dipermukaan, maka luapan air yang tinggi akan terjadilah banjir bandang maupun banjir air.

Sebagai contoh, mari kita beranjak ke beberpa kota yang hari ini dipenuhi bangunan yang menjulang tinggi dan daerah yang digunduli korporasi. Papua misalnya, hasil analisis dari Global Forest Watch (GFW) mengindikasikan kehilangan 887 hektar tutupan pohon di pegunungan Cyclop pada periode 2001-2018, yang berdampak pada banjir di distrik Waibu dan Sentani Timur, sedangkan Bengkulu, Sulawesi 1.990 dan 11.400 hektar pada periode yang sama. Sementara Periode 2009-2013, negeri ini kehilangan tutupan hutan alian mengalami deforestasi sebesar 4,5 juta hektar atau 1,13 juta hektar per tahun. Riau urutan pertama seluas 690 ribu hektar, disusul Kalimantan Tengah 619 ribu hektar, Papua 490 ribu hektar, Kalimantan Timur 448 ribu hektar dan Kalimantan Barat 426 ribu hektar. Kemudian Kalimantan Tengah, pada akhir 2010, menjadi daerah percontohan REDD+(langka-langka yang didesain untuk menggunakam insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degrasi hutan), namun periode itu malah menempati posisi kedua kehilangan hutan alam tertinggi. Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar dan Jawa 675 ribu hektar. Kegiatan perambahan hutan dan penebangan liar yang marak telah menyebabkan kerusakan DAS dihulu sungai, yang memperbesar resiko terjadinya banjir dan longsor. Satu hal yang harus digarisbawahi disini adalah berkurangnya tutupan pohon merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor.

Lalu seperti apa organisasi progresif menyikapi ini?, perosalan bencana alam tidak cukup ketika oraganisasi progresif menempatkan pada posisi perjuangan moralisme semata.
Dalam masyarakat kapitalis, sumber penghidupan atau alat produksi berupa tanah, sumber daya alam, mesin dan industri pabrik, serta alat produksi lainnya yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak hanya dimiliki secara pribadi. Segelintir pemilik modal (kapitalis) yang menguasai berbagai alat produksi ini melakukan usahanya bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Diberbagai daerah dapat kita saksikan gerakan petani semakin meluas untuk mempertahankan lahan yang direbut oleh korporasi, di kota-kota kaum miskin kota terus tergusur akibat pembangunan (pancoran jakarta pusat misalnya). Ketika situasi ini kita hanya tempatkan pada perjuangan moralisme maka hanya akan memutasikan kontradiksi rakyat (kapitalisme). Kerakusan si kapitalis tidak terelakan dibawah kekuasaan oligarki, karena disanalah mereka (korporasi nasional) berbungkus juba kekuasaan yang terus menerus membahas kebijakan politik untuk mengamankan investasi mereka.

Maka sebagai organisasi progresif haruslah memusatkan perhatiannya pada pembelejetan sistem kapitalisme dengan membangun oraganisasi rakyat dan mendesak negara untuk bertanggungjawab atas terjadinya bencana alam yang melanda ibu pertiwi ini. Sikap ini bukan berarti “organisasi progresif” tidak peduli dengan kondisi rakyat yang terdampak bencana. Namun dalam kondisi seperti ini, tentu rakyat sangat berharap kehadiran pemerintah (dinas sosial dll). Artinya jika rezim (pemerintah) tak kunjung tiba, kemudian kita hadir sebagai dewa penyelamat, maka jelas kemarahan rakyat akan teredam oleh bantuan sosial dari kita (gerakan moralisme) atau bisa dikatan memutasikan kontradiksi.

Semestinya, posisi gerakan rakyat harus didorong pada gerakan politik yang lebih maju, tidak cukup hanya dengan semangat “Rakyat bantu Rakyat”. Namun harus lebih maju dari itu. Semangat gotong royong harus kongkrit pada pembangunan ekonomi kolektif dan pembangunan organisasi rakyat menuju pembangunan Partai Massa Rakyat. Dengan begitu, penyelamatan hutan dan menjaga ekosistem bisa terselamatkan dari kerakusan korporasi (kapitalisme global). Karena tugas organisasi progresif adalah meng-ADVOKASI persoalan rakyat dan memberikan EDUKASI (pendidikan politik), sehingga rakyat yang terdampak bencana alam paham atas kontradiksi pokoknya (sistem kapitalisme). Karena sejauh ini rakyat hanya disugukan oleh media, dalam kampanye rezim bahwa banjir, longsor dan lainnya adalah akibat curah hujan yang deras dan amarah tuhan semata terhadap manusia. Tapi tidak sama sekali menyentuh pada persoalan yang lebih pokok (kontradiksi kelas). Itulah kenapa organisasi progresif harus lebih maju untuk mencapai kesadaran politik itu.

Mari kita sama-sama menuntut pertanggungjawaban pemerintah dengan melakukan mobilisasi dan aksi kepada dinas sosial dan lembaga pemerintah terkait untuk turun ditengah-tengah masyarakat yang terdampak dan segera memberikan bantuan sembako, pakaian serta ganti rugi atas kerusakan rumah warga dll. Selain itu, mari selamatkan hutan kita dengan tidak menjual kepada korporasi, serta mendesak kepada pemerintah cabut izin perusahaan (IWIP, LNG, NHM, FREEPORT, Newmont dll) yang merusak ekosistem.

“Alam harus dijaga dan dilestarikan, seperti kita menjaga diri kita, keluarga kita, kawan kita, pacar kita dari ketertindasan sistem kapitalisme (S. O**)”.

Penulis : W. M
Editor : S. O**

Emansipasi adalah pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria (Baca : KBBI). Selanjutnya emansipasi perempuan memiliki arti, yakni proses pelepasan diri perempuan dalam kedudukan sosial-ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan berkembang dan untuk maju. Definisi lain mengatakan bahwa emansipasi adalah gerakan yang mencita-citakan kehidupan yang setara antara perempuan dan laki-laki, yakni gerakan yang memperjuangkan keadilan bagi perempuan. Kedudukan perempuan yang dibahas juga tidak sebatas pada bahasan terkait hak-haknya saja, namun juga kewajiban-kewajiban yang ditanggungnya. Begitu juga ketika dihadapkan dengan kedudukan laki-laki. Maka, ketika membahas tentang perjuangan perempuan, kita sejatinya membahas tentang permasalahan manusia secara keseluruhan.

Kedudukan perempuan mengalami naik turun dari masa ke masa. Ada era dimana kedudukan perempuan lebih baik dibanding sekarang, namun ada era sebaliknya pula. Pada masa 1600-an SM di Babilonia ketika Hammurabi berkuasa misalnya, perempuan masa itu didukung landasan hukum yang kuat, mereka berhak memiliki, mewarisi, dan memindahtangankan hartanya tanpa perlu mendapat persetujuan suaminya. Malah jauh sebelum itu, Romawi kuno pada tahun 200-an SM mengagumkan dengan memberikan nama perempuan pada dewa mereka. Merekapun membuat undang-undang untuk memajukan kedudukan sosial kaum perempuan. Mesir pada tahun 1550 SM juga mendudukan perempuan bernama Hatshepur sebagai ratu. Perempuan Mesir juga berhak atas hartanya sendiri seperti para perempuan di Babilonia. Tidak ada paksaan menikah untuk para gadis maupun janda. Perempuan bisa mengajukan gugatan cerai, hampir sama dengan laki-laki. Walaupun tidak banyak perempuan yang tampil sebagai pemegang kekuasaan, istri-istri pejabat menjadi sorotan dan memegang peranan penting. Bisa dikatakan kalau kedudukan perempuan Mesir saat itu lebih bebas dibandingkan perempuan Barat saat ini. Sayangnya, Yunani kuno yang terkenal atas lahirnya pemikiran filsafat barat tidak berlaku baik terhadap perempuan.

Perempuan Yunani kuno tidak berhak mendapat pendidikan formal, memegang jabatan dan memiliki hartanya sendiri. Bangsa Romawi setelah keruntuhannya pun berlaku sama, jauh berbeda dengan masa keemasannya. Perempuan tak lebih hanya sebagai pelampiasan nafsu lelaki saja dan bisa ditindas. Bahkan ada aturan yang melarang perempuan berbicara di dalam gereja. Di jazirah Arab, kedudukan perempuan pada zaman jahiliyah sangat direndahkan. Perdagangan perempuan sudah menjadi hal yang lumrah. Lain halnya dengan perempuan, posisi laki-laki pada saat itu memiliki derajat yang tinggi dan diunggulkan. Laki-laki bebas berkehendak semaunya dan tidak ada yang membatasi. Bahkan, mereka rela menghujamkan pedang kepada siapa saja yang berani menghalangi jalannya.

Keluarga Arab pada zaman jahiliyah begitu mendamba anak laki-laki sebagai keturunannya untuk membentengi diri dari serangan musuh. Tapi, kehadiran anak perempuan justru mendatangkan aib. Anak perempuan dianggap tidak membawa untung sama sekali, sebab tidak bisa membantu keluarga. Setiap ada kelahiran anak perempuan, laki-laki Arab pada zaman jahiliyah merasa malu dan murka, anak perempuan yang lahir pada masa itu memiliki dua pilihan (dibiarkan hidup dengan menanggung hina atau ditimbun dalam tanah). Jika dibiarkan hidup, maka anak perempuan akan dijadikan tawanan rumah dengan dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat. Mereka dianggap tidak ada, tidak dihitung sebagai anggota keluarga. Malang nasib anak perempuan jika dia harus dikubur hidup-hidup tepat setelah lahir. Ayahnya akan menggalikan lubang untuk menimbunnya atau mencari sumur tua untuk ditinggalkan disana dan ditindih dengan batu.

Di Barat, pandangan rendah terhadap perempuan melahirkan suatu gerakan pembebasan kaum perempuan. Gerakan ini, yang kita kenal sebagai feminisme, secara umum bertujuan untuk mengeliminasi perlakuan diskriminatif dan tidak adil terhadap perempuan. Awal kemunculannya di abad ke-18, gerakan feminisme menuntut diberikannya hak pilih kepada perempuan. Kemudian muncul gelombang feminisme kedua pada tahun 1970-an yang menuntut kesamaan dan keadilan gender di ranah sosial hingga kedudukan keluarga.

Feminisme sendiri memiliki beragam cabang. Rosmarie Tong dalam Feminist Thought : A More Comprehensive Introduction (2009) setidaknya menyebutkan ada feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis, feminisme marxis,  ekofeminisme, hingga feminisme post-modern. Meskipun begitu, perjuangan kaum feminis berfokus kepada usaha perjuangan kesetaraan hak perempuan di segala lini kehidupan. Kesetaraan gender adalah produk utama yang diusung oleh kaum feminis, dimasukkan kedalam salah satu neraca pembangunan PBB (Persatuan Bangsa Bangsa) dalam bentuk Gender Development Index (GDI). Gerakan ini cukup berpengaruh di hampir seluruh dunia bahkan termasuk indonesia.

Pra Kemerdekaan

Di Indonesia sendiri, sejak beberapa abad yang lalu sebenarnya perempuan Indonesia sudah mempunyai peran strategis dalam masyarakat. Pada abad 14, ada tiga kerajaan Islam yang dipimpin perempuan, yaitu Sultanah Khodijah, Sultanah Maryam dan Sultanah Fatimah, tapi sayang harus menyerahkan kekuasaanya kepada laki-laki karena fataw Qodli Makah yang melarang kepemimpinan perempuan. Pada zaman Majapahit, sejarah mencatat pula ratu Tribuana Tungga Dewi (1328) yang kemudian melahirkan raja Majapahit Hayam Wuruk. Sejarah juga mengisahkan Aceh pernah dipimpin seorang perempuan Sultanah Seri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan. Ia dinobatkan sebagai raja Aceh sejak tahun 1641-1699. Di Sulawesi Selatan, Siti Aisyah We Tenriolle menjadi ratu Tanette tahun 1856. Di Kutai pernah pula berkuasa seorang ratu, yaitu Ratu Aji Sitti.

Pada abad 20 di masa Kolonial (sebelum 1945), masa itu peran perempuan pada perjuangan juga tidak bisa dianggap remeh, muncul tokoh-tokoh perempuan di daerah-daerah yang aktif melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Misalnya, seperti halnya di aceh ada Cut Nya Dien (komandan perang aceh) dilanjutkan perjuangan Cut Mutia. Ratu Sima (618) menjadi pemimpim perempuan yang jujur di Jateng, laksamana Malahayati dan juga R.A Kartini yang kita kenal sebagai tokoh emansipasi perempuan Indonesia dengan slogan di bukunya “habis gelap terbitlah terang”. Kebangkitan gerakan perempuan pada masa kolonial semakin terasa di tahun 1928 dengan diselenggarakannya Kongres Perempuan 1 (22-25 Desember) di Yogyakarta dengan tujuan memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Tokoh-tokoh perempuan terus bermunculan ditengah riuk piuk konstalasi politik nasional dengan satu tujuan yaitu merdeka dari penajajah kolonialisme.

Paska Kemerdekaan dan Orde Baru

Pada masa paska kolonial 1945-1966, gerakan perempuan semakin mewarnai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kala itu muncul PERWARI (Persatuan Wanita Republik Indonesia) yang terbentuk tanggal 17 Desember 1945. Sewaktu berlangsung perang, kegiatan PERWARI merupakan kegiatan “homefront” mengurus dapur umum dan membantu PMI (Palang Merah Indonesia). Setelah perang kemerdekaan reda, PERWARI menggiatkan diri dalam mengisi kemerdekaan dengan memusatkan perhatiannya dalam bidang pendidikan. Ada juga GERWANI (Gerakan Wanita Indonesia) yang aktif di tahun 1950-1960-an. Gerwani merupakan organisasi independen yang memberikan perhatian pada reformasi sistem hukum di Indonesia untuk membuat wanita dan pria sama di mata hukum termasuk hukum perkawinan, hak-hak buruh, dan nasionalisme Indonesia. Pada skala lokal, Gerwani juga memberikan dukungan individu untuk perempuan yang telah disalahgunakan atau ditinggalkan oleh suami mereka.

Namun tidak bertahan lama gerakan perempuan di Indonesia, paska terjadi kudeta militer terhadap Soekarno banyak organisasi perempuan yang di bubarkan oleh rezim orde baru, seakan mati suri bahkan dimatikan dengan munculnya organisasi-organisasi bentukan pemerintah Orde Baru, seperti Dharma Wanita yang isinya istri-istri PNS, ada PKK yang isinya istri-istri pejabat, ada perempuan Bayangkari isinya istri-istri Polisi, kemudian ada ibu Persis isinya istri-istri Tentara.

Organisasi-organisasi tersebut memainkan perannya bahwa kewajiban perempuan itu adalah mengerjakan urusan-urusan domestik dalam istilah yang saat ini populer adalah “macak, manak, masak”, “Manut ing Pandum” dan “Konco Wingking”. Jargon-jargon tersebut ternyata sangat mudah dan cepat sekali diterima perempuan-perempuan pada masa itu, dimana peran perempuan dalam publik sangat minimbahkan perempuan cenderung dijadikan alat politik oleh pengusaha untuk melanggengkan kekuasaanya, dan itu berlangsung selama 32 tahun. Meski demikian tidak lantas perempuan-perempuan Indonesia semua diam.

Di balik peristiwa  tersebut ternyata banyak perempuan-perempuan yang kritis dan sadar akan hak-haknya. Menjelang awal millennium baru, muncul banyak perempuan Indonesia yang berani mengekspresikan idenya dengan tulisan atau buku. Ayu Utami adalah salah satu yang kemudian muncul lewat bukunya tentang seksualitas. Kemudian ada Saparinah Sadli, Marsinah dan yang lainnya.
Gerakan perempuan di Indonesia kemudian berhasil mendorong pemerintah Indonesia untuk meratifikasi CEDAW lewat UU No. 7 tahun 1984 yang memiliki konsekuensi mengikat bagi negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan warganya. Periode ini juga diwarnai lahirnya Beijing Platform (1995) dalam Konferensi Dunia Tentang Perempuan ke 4. Beijing Platform merupakan landasan aksi bagi negara-negara di dunia untuk melaksanakan CEDAW (Piagam hak internasional untuk perempuan).

Menjelang reformasi, atau tepatnya pada 23 Februari 1998 muncul kelompok Suara Ibu Peduli dengan konsep Ibu dan Susu. Kelompok ibu-ibu ini melakukan demonstrasi untuk pertama pada hari ditetapkan pemerintah sebagai siaga I, sedangkan rapat parlemen sedang berlangsung juga hari itu. Suara Ibu Peduli melakukan gerakan politik khusus untuk merespon kelangkaan dan kenaikan harga sembako. Aksi juga berhasil menyiarkan kepada dunia, bagaimana situasi ekonomi politik saat itu yang sedang dalam kekacauan akibat krisis. Di kutip dari kumparan.com, ide ini digagas oleh Nur Iman Subono yang diadopsi dari cerita ibu-ibu di Plaza De Mayo, di Buinos Aires, Argentina, dimana kelompok perempuan menjadi simbol aktifisme hak asasi dan keberanian yang di presentasikan dengan pemakaian baju hitam dan demonstrasi bertahun-tahun setiap selasa jam 3.30 pagi di kompleks Plaza De Mayo. Paska aksi pada 23 Februari 1998 itu, muncul juga gerakan ibu-ibu lain, dengan representasi yang hampir sama “Nasi Bungkus Reformasi”.

Paska Reformasi hingga Sekarang

Meskipun orde baru dengan sistem pemerintahan otoriternya telah berakhir, namun tidak berati perjuangan perempuan telah berakhir. Justru perjuangan perempuan semakin berat. Dari paska reformasi hingga hari ini, masih banyak diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan. Bersamaan dengan itu, banyak pula muncul kelompok-kelompok feminisme yang terus berupaya dalam memberikan kesadaran terhadap perempuan. Namun, tak sedikit pula yang memberikan stigma, bahwa feminisme merupakan gerakan liberal yang menjerumuskan perempuan, sehingga banyak perempuan yang menolak untuk terlibat dalam gerakan-gerakan feminisme.

Selain itu, konstruksi sosial yang di bangun dikalangan masyarakat juga hari ini, menyebabkan posisi perempuan, terutama dalam industrialisasi yang menempatkan perempuan pada seksualitas dan sebagai komoditi semata. Banyak perempuan yang tidak menyadari hal ini, sehingga yang dikembangkan dalam diri (perempuan) adalah kecantikan bukan kecerdasan.

Perjuangan perempuan di era kekinian harus bisa merekontruksi pemahaman dan budaya-budaya patriarki yang dilanggengkan oleh sistem kapitalisme, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, superioritas antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari di segala sektor. Tidak hanya sampai disitu, perempuan juga harus secara terus-menerus membangun kesadaran perempuan lainnya dan bahkan diarahkan pada pembangunan organisasi dan partai massa sebagai alat politik bersama dalam menuju pembebasan perempuan.

Penulis : W.M

Editor : S.O**

Dalam Buku Pandangan Hidup karya Tan Malaka, bagian Di Sekitar Nabi Isa, menjelaskan bahwa Isa/Yesus mengajarkan kita baik yang dituliskan dalam Kitab Injil Tua dan Injil Baru berbunyi “Kalau pipi kirimu dipukul orang, berikanlah pipi kananmu kepadanya buat dipukul pula”. Begitupun Isa/Yesus menegaskan bahwa “Saya tidak datang untuk berdamai, melainkan untuk berperang”. Jelas disini, kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus ialah untuk membebaskan umatnya dari belenggu penindasan dan menganjurkan anti terhadap perbudakan di masa itu.

Natal berasal dari Injil Santo Lukas dan Santo Matius dalam perjanjian baru. Menurut Lukas, seorang malaikat memunculkan diri kepada para gembala di luar kota Betlehem dan mengabari mereka tentang lahirnya Yesus. Matius juga menceritakan bagaimana orang-orang bijak, yang disebut para majus, mengikuti bintang terang yang menunjukkan kepada mereka dimana Yesus berada. Natal dari bahasa Portugis yang berarti “kelahiran” adalah hari raya umat Kristen yang diperingati setiap tahun, pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus.

Ketika Natal sebagai hari kebahagiaan dan kemenangan Umat kristiani, yang dimana mereka yakini sebagai hari kelahiran Yesus, maka sudah selayaknya mengenal sejarah kelahiran Yesus dan perjuangannya. Sebab kelahiran Yesus membawa nafas CINTA KASIH dan perjuangan kelas, dimana ia bangkit sebagai seorang pemberontak dari daerah Galilea dan terang-terangan membela kaum Murba (kaum tertindas) menghadapi kaum Rabbi (pendeta) yang menindas dan menjadi kaki tangan kekuasaan Romawi di masa itu.

Yesus juga melimpahkan segala kasih sayangnya serta mengorbankan jiwanya terhadap kaum Murba (kaum tertindas), yang memang melarat hidupnya di masa itu, dan bersemangat dalam memimpin pemberontakan untuk bebas dari penindasan kekuasaan Romawi.

Kalau Yesus menganjurkan sikap bermaaf-maafan, menganjurkan sikap “pipi kiri dipukul, berikanlah pipi kanan”, maka sikap itu terutama dimaksudkan bagi segenap kaum Murba (kaum tertindas). Terhadap kaum Rabbi (pendeta) dengan jelas Yesus menganjurkan sikap menentang, yakni kalau perlu dengan senjata ditangan untuk menghancurkan kaum Rabbi (pendeta) yang penindas di masa itu.

Apa perjungan kongkrit Yesus?. Yaitu ia rela di salib demi menanggung dosa dari umatnya (kaum tertindas). Sehingga tugas kaum Kristus saat ini, yang meyakini Yesus sebagai contoh tauladan di dunia dan akhirat, ia harus menjadi garda terdepan dalam perjuangan kelas untuk membebaskan kaum tertindas (kaum murba) Indonesia dan dunia dari belenggu penindasan sistem Kapitalisme-Imperialisme.

Selamat merayakan Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, bagi saudara-saudaraku umat kristiani di seluruh dunia. Semoga kita semua berada dalam cinta kasih demi pembebasan umat manusia.

Oleh : S.O**

” Kekuasaan kaum modal berdiri atas didikan yang berdasarkan kemodalan. Kekuasaan rakyat hanyalah bisa diperoleh dengan didikan kerakyatan “

Datuk Ibrahim Sutan Malaka atau Tan Malaka, lahir 2 Juni 1897 di Padam Gadang Minangkabau dan meninggal dunia pada 21 Februari 1949 di Desa Selopanggung Kediri Jawa Timur. Ia adalah Seorang Pejuang Kemerdekaan Indonesia dan Bapak Republik yang dilupakan oleh sejarah. Padahal beliau adalah Tokoh awal Indonesia yang mengkonsepkan tentang Negara Indonesia, lewat bukunya yang berjudul Naar De Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) pada Tahun 1925.

Sebelum jauh menjelaskan tentang konsep Pendidikan Tan Malaka. Saya sedikit mengulas kerterlibatan Tan Malaka dalam Gerakan Politik di Indonesia, baik pembangunan Organisasi maupun Partai Politik selama masa hidupnya. Serta Karya-karya (buku) yang ia tinggalkan sebagai panduan gerak bagi anak muda yang cinta terhadap rakyat dan anti penindasan.

Tan Malaka tercatat pernah memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920-an dan pernah menjabat sebagai Wakil Komintern untuk wilayah Asia. Setelah kegagalan pemberontakan prambanan pada 1926, Pemerintah Hindia Belanda mendapat alasan kuat untuk membubarkan PKI. Ironisnya, bagi golongan oposisi menganggap Tan Malaka sebagai dalang kegagalan pemberontakan tersebut. Padahal ketika itu Tan Malaka berada di Manila Filipina, dan bahkan ia yang menolak rencana pemberontakan tersebut, karena ia melihat kekuatan partai dan kesiapan rakyat dibawah pengeruh PKI belum cukup kuat untuk melakukan pemberontakan (revolusi). Dalam mengilmiahkan apa yang dikritik dan dianalisa Tan Malaka terkait kegagalan pemberontakan 1926, Tan Malaka menulis buku yang berjudul Massa Aksi 1926, serta kalian juga bisa membaca buku Semangat Muda 1926 tentang bagaimana menjalankan organisasi revolusioner.

Dari kegagalan pemberontakan 1926 tersebut, dibawah Kepemimpinan Muso dan Alamin, akhirnya PKI dibubarkan oleh pemerintah Kolonialisme Belanda, serta para Pimpinan PKI pada saat itu banyak yang dibuang (diasingkan), termaksud Haji Misbach. Setelah itu, kemudian Tan Malaka bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok Thailand pada tahun 1927, sebagai partai yang bergerak dibawah tanah. Kemudian paska kemerdekaan 1945 Tan Malaka membangun Front Politik Multisektor yakni Persatuan Perjuangan (PP) di Purwokerto pada 3 Januari 1946. Pada Kongresnya di Solo 15-16 Januari 1946, berhasil menghimpun hampir 140-an organisasi termaksud Serikat Buruh, Tani, Laskar, Partai dll. Dengan mengusung satu konsep Merdeka 100% dan tujuh minimum program. Karena Tan Malaka menganggap Kemerdekaan 1945 adalah kemerdekaan diplomasi (kompromi). Tidak hanya itu, pada 7 November 1948 Tan Malaka bersama Chaerul Saleh, Soekarni dan Adam Malik mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak), tiga bulan setelah pendirian Partai Murba Tan Malaka ditembak mati di Kediri sehingga ia tidak berhasil membesarkan partai tersebut dan melanjutkan cita-cita Politiknya.

Tan Malaka juga dikenal sebagai salah satu tokoh revolusioner Indonesia yang banyak menciptakan teori-teori Marxsisme sesuai kondisi masyarakat Indonesia. Lewat Karya-karyanya dibidang Filsafat, Ekonomi, Politik, Sejarah, Sosiologi, Pendidikan dan juga sebagai seorang Jurnalis Sosialis. Seperti yang dijelaskan dalam buku-bukunya “Madilog, Pandangan Hidup, Parlemen atau Soviet, Semangat Muda, Massa Aksi, Gerpolek, Merdeka 100%, Dari Penjara ke Penjara Jilid I – III, Manifesto Jakarta” dan masih banyak lagi karya-karyanya. Kemudian yang terbaru, karya dari Herry A. Poeze seorang peneliti dan sejarawan asal Belanda yang menulis lima jilid buku dari hasil penelitiannya terkait riwayat hidup, perjungan dan perjalanan politik Tan Malaka semasa hidup, yang berjudul “Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia”.

Lalu bagimana peran Tan Malaka dalam mencerdaskan anak Bangsa, dan seperti apa konsep pendidikan yang ia cita-citakan di Indonesia?. Disini kita akan membahas secara konverhensif peran Tan Malaka dalam menggagas konsep pendidikan Indonesia selama masa hidup. Tan Malaka aktif menjadi seorang teoritikus Marxsis dan juga aktivis revolusioner yang selalu diburu oleh Polisi Belanda karena menentang kebijakan pemerintah Belanda pada masa itu. Sehingga konsep pendidikan beliau banyak yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Terkecuali dalam artikel SI Semerang dan Onderwijs, dimana Tan Malaka sempat membuat Brosur tentang konsep pendidkan yang ia cita-citakan. Namun terlanjur dibuang ke Belanda pada Maret 1922, karena ia menulis pamflet-pamflet kritik terhadap pemerintah Belanda dan mendorong berbagai pemogokan. Dari pembuangan tersebut, gagasan pendidikan Tan Malaka tidak lagi dilanjutkan dan nyaris mayoritas rakyat Indonesia tidak mengetahui konsep pendidikan Tan Malaka. Sebab, tidak pernah diajarkan dalam pendidikan formal di Indonesia (terkecuali bagi mereka yang mau belajar sejarah dan membaca literatur Tan Malaka).

Pada usia 12 Tahun sekitar 1909, Tan Malaka mendapat kesempatan belajar di Sekolah Pendidikan Guru yang didirikan oleh pemerintah Belanda yaitu Sekolah Rejo Bukit Tinggi. Dari sekolah tersebut Tan Malaka mulai belajar dan mengenal pendidikan, seperti pendapat Guru Belandanya G.H Horensma bahwa Tan Malaka adalah salah satu murid yang cerdas dan memiliki disiplin yang tinggi dalam belajar. Pada Tahun 1913 Tan Malaka lulus di sekolah tersebut, kemudian atas rekomendasi Gurunya dari Belanda, serta pinjaman dana dari para engku di Suliki sebesar Rp. 50 per bulan, akhirnya ia melanjutkan pendidikan lanjutan Guru di Balanda (Rijksweekschool) di Haerlam.

Di negeri Belanda Tan Malaka menemukan titik awal api perjuangan. Disana ia mulai mengenal Ideologi Marxsisme-Komunisme. Setelah ia banyak membaca dan belajar teori-teori revolusioner-sosialisme yang pada masa itu menjadi pedoman gerak bagi rakyat tertindas dibergai belahan Dunia, serta dibuktikan dengan kemenangan Revolusi Oktober Rusia tahun 1917. Kemudian dari perjalanan gerliyanya di Eropa mulai dari Belanda, Jerman, Rusia dll menggunakan Kereta Api Trans-Seberia, setiap kota-kota yang ia lewati dalam perjalanannya sembari membangun kekuatan anti penjajah. Dari situlah ia mulai menyadari bahwa rakyat Indonesia selama ini dijajah oleh Kolonialisme Belanda.

Setelah perang Dunia I, Tan Malaka pulang ke Hindia Belanda (Indonesia) pada November 1919. Kemudian ia menjadi Guru di sekolah yang didirikan oleh perusahaan orang Eropa. Disana ia mulai mengajar anak-anak kuli kontrak (buruh perkebunan) di perkebunan tembakau milik orang Eropa tersebut di Deli. Karena atas ketimpangan sosial antara kaum buruh dan tuan tanah, Tan Malaka kemudian sempat membuat perkumpulan kaum buruh untuk melakukan perlawanan terhadap tuan tanah. Sehingga pada saat itu, perjuangan Tan Malaka tidak hanya mencerdaskan rakyat pribumi, tapi ia juga mendorong gerakan-gerakan politik dalam melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh penjajah.

Ketika kedatangan Samaun di Deli membawah semangat baru buat Tan Malaka, setelah berbincang dengan Samaun, Tan Malaka kemudian memutuskan untuk ke Semarang bersama Samaun pada tahun 1920. Dari Semerang, ia mulai melakukan gerakan politik dan gerakan pendidikan. Sebenarnya sejak 1916 SI Cabang Semarang sudah mengusulkan agar pengajaran rakyat Hindia Belanda (Indonesia) diatur dalam Standenscholl (Sekolah Negeri). Kemudian di Tahun 1917 SI Semarang juga mengusulkan agar semua rakyat tanpa terkecuali diterima di HIS (Holllandsch Inlandsche School) atau sekolah yang didirikan pemerintahan Kolonialisme Belanda pada masa itu. Namun usulan-usulan SI Semarang tidak diterima oleh pemerintah Kolonial. Sehingga dari situasi tersebut kemudian SI Semarang menyadari bahwa tidak akan mungkin mendorong sebuah sekolah yang berprefektif kerakyatan dibawah kekuasaan penjajah.

Ketika Tan Malaka masuk ke Semerang pada Tahun 1920, muncullah ide untuk membuat sekolah sendiri yang berdiri diatas kekuatan rakyat sendiri. Berkat insiatif Tan Malaka dan Samuan kemudian berdirilah Sekolah Rakyat pada tahun 1921. Seperti yang ditulis dalam brosur Semarang dan Onderwijs, Tan Malaka merumuskan tiga tujuan pendidikan, yaitu : memberikan kecakapan hidup bagi peserta didik (pelajar), memberi hak pergaulan bagi peserta didik (pelajar), mempersiapakan anak didik (pelajar) memperjuangkan hak rakyat dan Negara. Menurut Herry Poeze, Tan Malaka terinspirasi terkait pembangunan Sekolah Rakyat dari Belanda dan Rusia. Karena ia sempat membaca tulisan-tulisan di Rusia mengenai kurikulum sekolah komunis. Salain itu, Tan Malaka juga mendapat pengalaman tentang sekolah saat ia bekerja dan mengajar anak-anak buruh perkebunan tembakau di Deli.

Pada masa itu, selain Sekolah Rakyat yang dibangun Tan Malaka di Semarang. Ki Hadjar Dewantara juga mendirikan Sekolah Taman Siswa pada 3 juli 1922 di Yogyakarta, karena kegelisahan melihat pendidikan di Hindia Belanda (Indonesia) yang sangat diskriminatif. Kemudian beberapa lembaga Islampun mendirikan lembaga pendidikan sendiri seperti Muhammadiyah, NU dll. Dengan demikian, sekolah-sekolah yang didorong oleh rakyat pribumi saat itu mulai berkembang pesat di Hindia Belanda (Indonesia).

Berikut tiga tujuan konsep pendidikan menurut Tan Malaka :
1. Pendidikan keterlampilan atau Ilmu Pengetahuan seperti berhitung, menulis, membaca, ilmu bumi, bahasa dsb. Sebagai bekal penghidupan nanti dalam masyarakat kemodalan (masyarakat kapitalis). Artinya Pendidikan yang dibangun harus memberikan senjata yang cukup (pengetahuan) kepada peserta didik dalam perkembangan globalisasi seperti melatih kemampuan berhitung, melatih kemampuan menulis, melatih kemampuan membaca, melatih pengetahuan ilmu bumi dan belajar bahasa (bahasa Jawa, Melayu, Belanda dsb).
2. Pendidikan bergaul atau berorganisasi serta berdemokrasi. Untuk meningkatkan kepribadian yang tangguh, kepercayaan terhadap diri sendiri serta harga diri dan cinta terhadap rakyat miskin. Artinya pendidikan yang dibangun harus memberikan hak kepada murid-murid secara Demokratis, baik kesukaan hidup, kesukaan pergaulan, kesukaan belajar, kesukaan membaca, serta hak beroragnisasi dalam mengembangkan potensi diri dan kepercayaan diri untuk cinta terhadap rakyat.
3. Pendidikan yang berorientasi pada rakyat kebawah (rakyat miskin) atau mempersiapakan anak didik yang siap memperjuangkan hak rakyat dan Negara. Artinya pendidikan yang dibangun harus menyiapkan murid-murid yang cerdas, militan dan merakyat dalam menuju kewajiban mereka kelak terhadap berjuta-juta rakyat miskin.

Peraturan Pendidikan Sekolah Rendah (Onderbouw) : Pendidikan yang dibangun bukan untuk mencari keuntungan atau profit. Akan tetapi, membangun watak dan sifat peserta didik untuk senangtiasa berpihak terhadap segenab rakyat tertindas. Sehingga tugas Guru ialah membekali anak-anak yang cukup membawa senjata untuk perjuangan mereka kelak dalam hal mecari pakaian dan makanan buat kehudupan sehari-hari setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Sebab ia masih Kanak-kanak dan belum boleh bekerja keras dan berhak atas kesukaannya bergaul sebagai kanak-kanak. Jadi kalau kita sambungkan perkumpulan dalam sekolah dengan perkumpulan (organisasi) Ibu Bapak murid-murid tersebut. Maka kelak, ketika ia keluar dari sekolah tidak akan berpisah dengan Ibu Bapaknya dan akan melanjutkan perjuangan Ibu Bapak mereka dalam perkumpulan (organisasi dan partai). Ringkasnya :
– Di sekolah anak-anak SI mendirikan dan mengurus sendiri berbagai vereeniging (perkumpulan persatuan), yang berguna buat lahir dan batin (kekuatan badan dan otak). Dalam urusan perkumpulan persatuan tadi, anak-anak itu sudah belajar membuat kerukunan dan sudah mengerti pergaualan hidup.
– Di sekolah diceritakan nasibnya kaum melarat di Hindia (Indonesia) dan dunia lain, dan juga sebab-sebab yang mendatangkan penderitaan rakyat. Selain itu, membangun hati belas kasihan pada kaum terhina tersebut. Berhubung dengan hal ini, kita menunjukan ke mereka akan kewajiban kelak untuk membela berjuta-juta kaum proletariat.
– Dalam vergadering (pertemuan) SI dan buruh. Maka murid-murid yang sudah bisa mengerti, diajak menyaksikan dengan mata sendiri suaranya kaum kromo (rakyat miskin). Dan diajak mengeluarkan pikiran atau perasaan yang sepadan dengan usianya (umur). Pendeknya diajarkan berpidato.
– Sehingga kalau kelak ia besar, maka perhubungan pelajaran sekolah SI dengan ikhtiar hendak membela rakyat. Tidak hanya dalam buku atau kenangan-kenangan saja, tapi akan menjadi watak dan kebisaan masing-masing.

Peraturan Pendidikan Sekolah Tengah (Middenbouw) : Menciptakan murid-murid yang siap sediah mengajar kembali di Sekolah Rakyat, mengingat kekurangan tenaga pengajar pada masa itu. Sementara di kota-kota lain muridnya sudah siap hanya saja kekurangan Guru. Sehingga Guru menjadi kebutuhan pada masa itu. Sebab itulah menurut Tan Malaka kita sendiri yang harus menciptakan Guru dari Sekolah Rakyat. Maka setiap sore diadakan kursus mengajar murid-murid SI Semarang yang kelas V, VI dan VII (murid yang berumur 15 tahun keatas) menjadi Guru buat adik-adiknya di Sekolah Rendah yang berumur 12 tahun. Yakni pada anak-anak yang baru masuk sekolah menjadi murid yang besar tadi. Setiap harinya mereka belajar mendidik, tidak hanya teori saja, tapi juga dalam praktek. Kerja murid-murid diatas dari kelas V, keluaran Sekolah Kelas II (Sekolah Tengah) yang berumur 15 tahun keatas seperti berikut :
– Dari pukul 8 – 1 (pagi) ia meneruskan pelajaran di Sekolah. Karena ia harus mengajarkan murid-murid selama ¼ jam untuk membantu Guru-guru di Kelas I (Sekolah Rendah) dan Kelas II (Sekolah Tengah) semacam guru bantu.
– Setiap sore murid-murid besar diberi ilmu pendidikan (pedagogie), supaya teorinya buat mengajar semacam Guru.

Sementara sistem gaji Guru yang diberlakukan pada masa itu adalah murid yang sudah mendapatkan kursus satu tahun, jadi dihitung berhak mengajar di Kelas I (Sekolah Rendah) SI School dengan gajinya f 40,-. Kalau murid yang sudah dapat kursus dua tahun, jadi dihitung berhak mengajar di Kelas II (Sekolah Tengah) SI School, maka gajinya kira-kira f 50,-. Sehingga jika Guru-guru tadi sudah berhak mengajar di Kelas VII SI School dan umurnya rata-rata 22 tahun, maka ganjinya bisa sekitar f 100,-. Kalau sekolahnya maju dan muridnya bertambah, tentunya gaji Guru akan sempurna.

Sedangkan konsep pendanaan dalam Sekolah Rakyat tersebut, biasanya didapatkan dari iuran orang tua murid dan penggalangan dana lewat usaha mandiri yang dibangun sesuai kemampuan murid secara kreatif, seperti mengajarkan bertukang pada anak-anak yang besar yang bisa ukir-mengukir membuat bangku, meja, kursi dll. Artinya urusan pertukangan dan administrasi akan jatuh di tangan murid-murid sebagai peraturan Koperasi yang dibangun. Sehingga anak-anak lulusan Sekolah SI kedepan bisa hidup merdeka dengan usaha yang dibangun mereka sendiri. Jadi pemuda-pemuda keluaran kursus SI Semarang bisa jadi Guru di SI School lainnya. Dan buat anak-anak keluaran Kelas II Schoool juga diterima secara terbuka untuk memimpin gerakan rakyat, baik yang kecil maupun yang besar. Karena setelah sekolah maka Guru-guru bisa membela rakyat dan memimpin perkumpulan politik atau menjalankan ilmu yang ia dapatkan dari sekolah tersebut secara teori dan praktek untuk membela rakyat tertindas.

“ Bila kaum muda yang terpelajar di sekolah menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur bersama masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali “.

Oleh : S.O**

Referensi :
– Brosur : Semarang dan Onderwijs. Tentang tiga tujuan konsep Pendidikan Tan Malaka.
– Buku : Tan Malaka Untuk Pemula. Yang diterbitkan oleh : Republik Buku Malaysia.

• 

” Senyumlah dalam setiap senja dan hari-hari yang kamu lewati, niscaya matahari akan menjadi saksi dalam setiap perjalanan panjang perjuanganmu “. Indramayu, 15 Maret 2020.

” Seorang kader Revolusioner tidak takut kehilangan kawan, sebab ia meyakini selama penindasan masih bercokol di muka bumi selama itu pula orang-orang berlawan akan selalu tumbuh dan berlipat ganda disetiap pelosok titik penindasan “. Indramayu, 20 Maret 2020.

” Menulislah dalam setiap aktivitas perjuangan dan tugas gerilyamu, agar kedepan tulisanmu menjadi catatan sejarah bagi dirimu dan generasi selanjutnya “. Indramayu, 26 Maret 2020.

” Perjuangan bukan perkara waktu ataupun hitungan angka. Setahun, dua tuhan, tiga tahun, empat tahun, sepuluh tahun dan seterusnya. Namun sesungguhnya perjuangan adalah hal yang abadi sepanjang massa. Sehingga tak mengenal waktu, bahkan sampai Revolusi tiba sekalipun kita masih dituntut untuk berjuang “.
Indramayu, 29 Maret 2020.

” Para Nabi pada zamannya berjuang di medan sejarah melawan kaum jahilliah dan peradaban (kegelapan) di dunia ini. Namun saat ini para agamawan lebih sibuk berkhutbah tentang kenikmatan syurga di akhirat, dibandingkan berjuang dalam medan sejarah dan melawan penindasan “.
Indramayu, 3 April 2020.

” Jika kamu merasa lelah dan pesimis dalam berjuang, maka berdoalah anak muda, jika doa tidak cukup maka perangi rasa lelahmu dengan sedikit menengok penderitaan rakyat yang ada disekelilingmu atas ulah sistem yg serakah “. Indramayu, 6 April 2020.

” Membangun masa aksi yang terpimpin, terdidik dan terorganisir kita harus melibatkan massa rakyat banyak. Cara melibatkan massa rakyat banyak ialah kita harus masuk ke katong-katong massa dan memenangkan gagasan serta propaganda kita. Cara memenangkan gagasan dan propaganda kita, agar diterima oleh rakyat banyak. Kita harus mencari isu yang bersentuhan langsung dan dirasakan oleh rakyat banyak “. Indramayu, 10 april 2020.

” Perjuangan revolusioner harus di dukung dengan pembangunan ekonomi revolusioner yang lahir dari usaha mandiri Organisasi. Jika tidak, maka mustahil alat politik rakyat dan perjuangan revolusioner akan terwujud “. Indramayu, 15 April 2020.

Sosialisme ilmiah lahir berlandaskan pada azas sejarah serta material yang perkembangan dalam masyarakat secara dialektika. Bukan berlandaskan pada premis imajinasi individu si tukang ramal “. Indramayu, 18 April 2020.

” Tugas kader revolusioner ialah patut dan tunduk pada programatik revolusioner, apa itu programatik revolusioner ialah Garpol (Garis Politik atau Manifesto Perjuangan) yang dijabarkan dalam program umum ideologi, politik dan organisasi (IPO) “. Indramayu, 20 April 2020.

” Selama kader revolusioner belum sungguh-sungguh menjalankan programatik sebagai jembatan menuju Sosialisme, maka selama itu pula cita-cita sosialisme ilmiah di Indonesia hanyalah iming-iming seorang kader yang lagi demam “. Indramayu, 23 April 2020.

” Berpuasa di bulan Ramadhan tidak hanya sekedar menjalankan Ibadah sesuai ajaran Agama. Tapi lebih dari itu, ialah melatih kesebaran revolusioner umat manusia “. Indramayu, 26 April 2020.

” Masyarakat tidak berdiri sendiri secara individu, akan tetapi menyatu dengan jumlah yang berkaitan antara hubungan dimana orang-orang berdiri secara kolektif “. Indramayu, 30 April 2020.

” Belajar atau pendidikan yang sejati ialah terjun langsung bersama masyarakat. Dengan cara bergaul dengan mereka, belajar dengan mereka dan menjadi murid yang mau mendengar. (Selamat Hari Pendidikan Nasional) “. Indramayu, 2 Mei 2020.

Penulis : S.O**

• 

Kita ketahui bersama Belanda pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada akhir abad ke-16, yaitu orang orang Belanda yang tergabung dalam perusahaan dagang VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Pada abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di pulau Jawa dan Indonesia secara umum, setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Namun korupsi, manajemen yang buruk dan persaingan ketat dari Inggris (East India Company) mengakibatkan runtuhnya VOC menjelang akhir abad ke-18. Pada tahun 1796, VOC akhirnya bangkrut dan kemudian dinasionalisasi oleh Pemerintah Belanda. Akibatnya, harta dan milik VOC di Nusantara jatuh ke tangan Pemerintahan Belanda. Dan saat itulah wilayah Nusantara berubah menjadi Pemerintahan Hindia Belanda.

Belanda adalah Negara yang menerapkan perdagangan global, sehingga Wilayah-wilayah jajahannya dijadikan lahan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dalam perdagangan dunia. Untuk meraup keuntungan Pemerintah Hindia Belanda menggunakan berbagai cara dengan tidak memperdulikan penduduk asli wilayah jajahannya (Indonesia). Salah satu bentuk ketidakpedulian tersebut, Pemerintah Hindia Belanda memaksa para petani untuk menanam lahannya dengan tanaman yang mereka inginkan dan mempekerjaan penduduk pribumi sebagai buruhnya. Untuk melakukan cara-cara yang menindas rakyat pribumi, Pemerintah Hindia Belanda tidak melakukannya secara langsung, tapi mempergunakan pihak ketiga, yaitu bekerjasama dengan penguasa daerah dan kaum priyai (bangsawan).

Karena tekanan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, muncullah jarak kesenjangan yang cukup lebar antara kaum priayi sebagai penguasa daerah dengan kaum pribumi yang terdiri dari para petani dan buruh. Keadaan dalam kukungan Pemerintah Hindia Belanda yang berlangsung begitu lama telah membuat penderitaan rakyat secara sistematis, yang akhirnya muncul kesadaran kaum pribumi untuk melepas diri dari cengkraman penindasan Belanda. Maka munculah pergerakan-pergerakan politik yang dipelopori oleh tokoh-tokoh intelektual yang pernah mendapatkan Pendidikan di Negeri Belanda pada waktu itu.

Gerakan Politik Pra Kemerdekaan

Pada tahun 1911 muncul Organisasi Politik yang sangat berpengaruh di era itu, yaitu Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan di Solo. SDI merupakan Organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan, ini adalah merupakan perkumpulan pedagang-pedagang muslim yang menentang Politik Belanda, selain menentang kebijakan Politik Belanda SDI juga dipergunakan untuk memboikok dan menyerang pengang-pedagang Tionghoa.  Pada akhirnya 12 Agustus 1912 SDI di skors oleh Residen Surakarta (dilarang menerima anggota baru dan Rapat-rapat).

Pada tahun 1913 SDI berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) dibawah pimpinan HOS Cokroaminoto, pada 26 Januari 1913 saat Kongres pertama SI di Surabaya. Kemudian Organisasi Sarekat Islam memperluas gerakannya bukan hanya sebagai organisasi sarekat dagang saja, tapi bergerak juga dalam pergerakan politik dalam semangat perjuangan islam untuk menentang terhadap Kolonialisme dan Imperialisme pada masa itu. Banyak tokoh-tokoh yang tergabung dalam pergerakan tersebut seperti Abdul Muis, Semaoen, Kartosuwiryo, Tan Malaka dan lain lain.

Pada bulan Mei tahun yang sama datang seorang Marxist yaitu Henk Snevliet dari Belanda. Dan pada tahun 1914 ia mendirikan ISDV (Indische Sosial Democratiche Vereeniging) di Indonesia, perkumpulan ini adalah sebuah perkumpulan yang menentang Imperialisme dan Kapitalisme yang dilakukan oleh Pemerintah Belanda di Indonesia. Snevliet adalah seorang Marxist dari Belanda, yang aktif di Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), sebuah Partai Buruh Sosial Demokrat yang ada di negeri Belanda.

Karena pada saat itu SDAP dikuasai oleh golongan Sosial Demokrat kanan yang mendukung Perang Dunia I, akhirnya terjadi Konflik di Internal Partai, sehingga Partai tersebut dibubarkan. Kemudian tokoh-tokohnya banyak yang melakukan pergerakan di wilayah jajahan Belanda, termasuk Indonesia (Hindia Belanda). Anggota ISDV terdiri dari orang-orang Belanda dan orang-orang pribumi (Indonesia). Anggota ISDV juga kebanyakan menjadi anggota dari VSTP (Vereeniging Voor Spoor en Tramweg Personel) atau perkumpulan Serikat Pekerja Kereta Api pertama di Indonesia yang salah satu anggotanya adalah Semaoen. ISDV terinspirasi dari sebuah gerakan Politik Komunis Sosialis yang pada waktu itu menentang keberadaan faham Kapitalisme dan Feodalisme yang ada di dunia.

ISDV dalam pergerakannya mencoba memperjuangkan kaum buruh dari pengaruh Kapitalisme dan Imperialisme yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda di wilayah Nusantara. Dengan misi untuk memperbesar pengaruh ISDV, maka ISDV mendorong kader-kadarnya mengintervensi SI, yang pada saat itu SI adalah salah satu Organisasi Politik paling besar pengaruhnya. Kemudian dengan menggunakan taktik Politik yang dinamakan ‘ Pro Dalam’ ISDV mengintervensi SI, dengan mencoba membaur dan bekerja sama.

Dalam proses peleburan tersebut, banyak tokoh-tokoh Sarekat Islam yang terpengaruh dengan faham politik ISDV, sehingga berujung pada polarisasi ditubuh organisasi Sarekat Islam. Saat Kongres ke-3 di Bandung Semaoen terang-terangan menentang agama sebagai dasar pergerakan SI, karena dianggap SI akan menjadi Organisasi yang eksklusif, tidak terbuka bagi seluruh golongan rakyat di Indonesia. Akhirnya Sarekat Islam terpecah menjadi dua kelompok,  SI ‘Merah’ yang pro ISDV (Komunis) dan SI ‘Putih’ yang mendukung gerakan Pan Islami (gerakan yang bertujuan mendirikan negara Islam).

Diantara dua kelompok SI Merah dan SI Putih, muncul kelompok baru yang bersikap netral atau kelompok tengah. Kelompok tengah ini dibekingi oleh HOS Cokroaminoto sebagai tokoh sentral Sarekat Islam. Kelompok tengah inilah yang kemudian sebagai cikal bakal munculnya istilah Nasionalis di Indonesia. Dari kelompok inilah muncul tokoh pengikut HOS Cokroaminoto yang bernama Soekarno yang kelak kemudian menjadi Presiden pertama Indonesia yang mendirikan Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

Kemudian di kubu SI Merah, salah satu tokohnya adalah Semaoen yang waktu itu menjabat sebagai ketua Sarekat Islam daerah Jawa Tengah (Semarang), akhirnya Semaoen keluar dari organisasi Sarekat Islam dan masuk secara resmi menjadi anggota ISDV. Pada perkembangan selanjutnya, Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaoen mewujudkan cita-cita ISDV untuk memperbesar dan memperkuat gerakan Komunis di Hindia Belanda.

Setelah perpecahan dengan SI Putih yang di pimpin oleh HOS Cokroaminoto, Hi. Agus Salim, Abdul Muis dll. Maka beberapa basis penggorganisiran Buruh dan Tani dimasukkan kedalam keanggotaan SI Merah yang kemudian pada tahun 1924 berubah nama menjadi Sarekat Rakyat (SR). Tokoh pimpinan SR yang paling berpengaruh pada saat itu ialah Hi. Misbach dan Marco di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Dengan bertambahnya kekuatan SI Merah/Seraket Rakyat (SR) yang dipengaruhi ISDV setelah perpecahan di kubu SI, dan juga atas pengaruh Revolusi Oktober Rusia tahun 1917 yang menjadi tongkat kemenangan Kaum Sosialis di Dunia. Maka pada tanggal 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia dan 7 bulan kemudian berubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang sekaligus menjadi anggota dari Komunis Internasional (Komintren), dibawah kepemimpinan Lenin, sebelum Stalin membunuhnya dan mengambil kepemimpinan Komintren dan merubahnya menjadi Fasis dan Reaksioner.

Dalam perkembangannya Partai Komunis Indonesia (PKI) sempat berganti pucuk pimpinan. Pada tahun 1921 Tan Malaka menjadi Pimpinan PKI menggantikan Semaoen, sebagai pimpinan baru PKI, dia berambisi mendamaikan perseteruan antara Komunisme dan Islam yang sedang meruncing pada saat itu. Kemudian karena perbedaan pandangan dengan tokoh-tokoh PKI lainnya seperti Musso dan Alimin pada saat rencana pemberontakan prambanan 1926-1927 (yang di kritik Tan dalam bukunya Massa Aksi). Setelah kegagalan pemberontakan Prambanan, banyak tokoh-tokoh PKI yang di penjara dan di buang salah satunya adalah Hi. Misbach, dari situlah gerakan politik PKI mati, dan muncul kembali setelah paska Kemerdekaan 1945.

Kemudian pada Juni 1927 Tan Malaka mendirikan PARI (Partai Rakyat Indonesia) di Bangkok Thailand, bersama Soebakat dan Djamaludin Tamin dengan tujuan besar yaitu membangun Sosialisme di Indonesia seperti yang di tuliskan dalam bukunya “Menuju Republik Indonesia”, yang di tulis dua tahun sebelum memproklamasikan PARI. Sampai tahun 1932 Tan Malaka saat tertangkap di Hongkong oleh polisi Inggris masih bekerja sebagai perwakilan Komintern. Saat Tan Malaka dan Djamaluddin Tamim ditangkap, Partai Komunis Belanda (CPN) masih melakukan Aksi Massa menuntut pembebasan mereka berdua dari tahanan. Tahun 1933, dalam laporan Musso kepada perwakilan Komintern di Berlin, masih menyebut bahwa PARI dalam bekerja menyusun sel di Asia Tenggara merupakan bagian dari kerja PKI.

Ketika pucuk pimpinan dipegang oleh Musso Munawar atau yang lebih dikenal dengan nama Musso. Musso adalah pengikut Stalin dan anggota dari Internasional Komunis (Komintren) setelah Lenin yang berpusat di Moskwa. Dibawah kepemimpinan Musso, PKI sempat beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap Pemerintah Hindia Belanda, akan tetapi pemberontakan itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Musso dan Alimin ditangkap. Setelah dibebaskan oleh Pemerintah Hindia Belanda, Musso pergi ke Uni Sovyet, dan dari sanalah Musso mempelajari lebih dalam politik Komunisme.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1948, Musso kembali lagi ke Indonesia dan menghidupkan kembali Partai Komunis Indonesia. Pada tanggal 5 September 1948, dia memberikan pidato yang menganjurkan agar Indonesia merapat kepada Uni Soviet. Gerakan ini mendapat penolakan keras dari pihak militer maupun golongan Islam, Sempat terjadi beberapa peristiwa berdarah, tidak sedikit korban berjatuhan baik dari pihak PKI maupun pihak golongan yang menentangnya, yaitu peristiwa Madiun Jawa Timur, pada tanggal 18 September 1948. PKI melakukan pemberontakan terhadap Pemerintahan Presiden Soekarno dengan mendirikan Negara Republik Soviet Indonesia mengangkat Musso sebagai presiden dan Amir Sjarifuddin sebagai perdana menteri. Pemberontakan ini akhirnya dapat dipadamkan oleh pihak militer, dan konon Musso akhirnya tewas dalam penumpasan pemberontakan tersebut.

Gerakan Politik Paska Kemerdekaan

Kita ketahui bersama paska kemerdekaan muncul dua front persatuan multisektor yang besar pada saat itu, diantaranya adalah Persatuan Perjuangan (PP) dan Front Demokratik Rakyat (FDR). PP yang di pelopori oleh Tan Malaka bersama beberapa pemuda seperti Chaerul Saleh, Sukarni, Adam Malik dll. Yang dibentuk pada 3 Januari 1946 di Purwokerto, pada Kongresnya dihadiri sekitar 140-an Organisasi (Partai, Laskar, Serikat Buruh, Serikat Tani, TKR, dll). Dengan mengusung satu Planfont bersama yaitu Merdeka 100% dan 7 minimum program dalam melawan sekutu, untuk mewujudkan Sosialisme Indonesia yang bebas dari intervensi Imperialisme. Sedangkan FDR dibentuk pada awalnya atas dasar ketidakpuasan Amir Syarifudin atas Pemerintah RI karena perjanjian Renville. Sehingga Amir Syarifudin membentuk oposisi terhadap Pemerintahan Hatta, maka pada 26 Febuari 1948 di Surakarta ia membentuk FDR yang merupakan ketergabungan Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI dan Sobsi. Dalam Kongresnya melahirkan 5 program minimum, dan tujuan utama dari pembentukan FDR ialah untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Dan selanjutnya FDR mendorong pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, yang mengakibatkan terbunuhnya Musso.

Partai Komunis Indonesia (PKI) :
Setelah kegagalan pemberontakan Madiun yang reaksoner dan terbunuhnya Musso, PKI mengalami kefakuman dalam perpolitikan di Indonesia. Pada tahun 1950, PKI memulai kembali kegiatan politiknya melalui surat kabar (media) utamanya yaitu Harian Rakjat dan Bintang Merah. PKI mengambil posisi sebagai Partai Nasionalis di bawah pimpinan D.N. Aidit. Strategi Politik PKI yang mendukung Pemerintahan Soekarno yang anti barat, mendapatkan angin segar dan ruang tersendiri untuk bisa tumbuh dan berkembang. Karena dukungan dari Presiden Soekarno dan kondisi politik dan ekonomi yang tidak menentu pada saat itu, Partai Komunis Indonesia mendapatkan dukungan politik dari masyarakat bawah yang merasa ditindas oleh ketidakadilan. Terbukti pada tahun 1955, Partai Komunis Indonesi menjadi partai terbesar keempat yang menang dalam pemilu.
Pada waktu itu ada 3 kekuatan Partai besar yang mendominasi politik Indonesia, yaitu Partai Islam (Masyumi) sebagai aliansi dari kelompok-kelompok organisasi Islam yang dulu pernah terkait dengan Sarekat Islam. Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang merupakan partai penguasa dibawah pimpinan presiden Soekarno. Dan Partai Komunis Indonesia, sebagai Partai penurus cita-cita ISDV.
Dalam memperebutkan pengaruh dan dukungan, Partai Masyumi dan Partai Komunis Indonesia sering terlibat bentrok fisik dalam kampanye Pemilihan Umum tahun 1955.

Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) :
Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi Partai Politik, namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diizinkan pada masa itu, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia.
Pembentukan federasi Masyumi oleh penjajah Jepang bertujuan untuk memudahkan pengendalian kelompok-kelompok Islam pada waktu itu. Pada tahun 1947 federasi Masyumi resmi menjadi Partai Politik. Nahdlatul Ulama (NU) adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Partai Masyumi. Tokoh NU, KH Hasyim Asy’arie, terpilih sebagai Pimpinan tertinggi Masyumi pada saat itu.
Pada saat Masyumi menjadi Partai pemenang dalam Pemilu, sempat terjadi intrik ditubuh Partai. Nahdlatul Ulama kemudian ke luar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi yang ingin melokalisasi para kiai NU pada persoalan agama saja.
Kemudian NU mendirikan Partai Politik sendiri dan tergabung dalam koalisi Nasakom Pemerintahan Demokrasi terpimpin Presiden Soekarno.
Masyumi sendiri akhirnya resmi dibubarkan (dilarang) oleh Presiden Soekarno, bersama dengan Partai Sosialis Indonesia. Karena diduga terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat (Jakarta) yang di deklarasikan pada 15 Februari 1958. Masyumi adalah salah satu unsur yang ada dalam tubuh PRRI yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno karena merasa disisihkan dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia yang tergabung dalam kabinet Demokrasi Terpimpin yang berkonsep Nasakom.

Partai NU (Nahdlatul Ulama) :
NU secara Organisasi berdiri sejak 13 Januari 1926, sebagai Ormas pada saat itu ia bergerak di bidang keagamaan, Pendidikan, sosial dan ekonomi. NU sebagaimana organisasi-organisasi pribumi lainnya yang lahir pada masa penjajah Belanda pada dasarnya merupakan organisasi perlawanan terhadap penjajah.
Kemudian paska Kemerdekaan NU berubah menjadi Organisasi Politik (Partai) dan tergabung dengan Masyumi pada Kongres 1949 bersama Organisasi Islam lainnya. Memang sejak awal hubungan Masyumi dan NU tidak pernah akur sejak Kongres penyatuannya pada 1949, kemarahan di kalangan NU semakin muluas akibat keputusan-keputusan Kongres yang dianggap tidak Demokratis, yang membuat kelompok-kelompok di dalamnya mulai berkampanye tentang penarikan diri dari Masyumi.
Dengan berbagai perbedaan pandangan NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi pada tahun 1952. Setelah NU keluar dari Masyumi, kemudian NU membangun Partai Politik sendiri dan mengikuti Pemilu tahun 1955, dalam Pemilu tersebut NU menduduki posisi ke ketiga setelah Masyumi. NU mendapat 45 kursi DPR, dan 91 kursi Konstituante (18,4%).

Partai Nasional Indonesia (PNI) :
Meskipun kekuatan PNI sangat kecil akibat pertarungan Ideologi dan taktik perjuangan, namun PNI terus berkembang dan berjalan apapun yang terjadi. Hebatnya, rakyat terus percaya dengan Partai ini, meskipun para Pimpinannya banyak yang dijebloskan ke penjara dan dibuang. Hingga pada akhirnya PNI menjadi pemenang dalam Pemilu tahun 1955. Dan terbukti dengan kekuatan yang di galang PNI, maka Pemilu 1955 PNI berhasil menduduki posisi pertama dengan mendapatkan 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante (22,3%).

Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) :
Sejak awal berdirinya Partai Murba sudah terjadi berdebatan, apakah Partai Murba akan dijadikan Partai Kader atau Partai Massa. Namun yang jelas Partai ini lahir dalam kanca Revolusi karena di kembangkan sambil bergerliya. Ada Chaerul Saleh di Jawa Barat dengan barisan bambu runcing, Sukarni dan kawan-kawan menyebar dari Yogyakarta ke Jawa Tengah, dan Tan Malaka sendiri di Jawa Timur.
Kenapa Tan Malaka tidak berhasil membesarkan Partai ini?. Jawabannya jelas, bahwa karena Tan Malaka ditembak mati di Kediri tiga bulan setelah mendirikan Partai Murba. Partai Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 bertepatan dengan hari Revolusi Rusia, tentu hari yang di pilih bukanlah hari yang sembarang, munculnya Murba sebagai Partai Revolusioner setelah Partai Komunis Indonesia tersingkir paska peristiwa Madiun September 1948. Karena itu Murba dikatakan sebagai Partai Komunis baru pada saat itu.
Setelah Tan Malaka wafat, Murba masih memiliki banyak tokoh seperti Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh, Adam Malik, Sukarni, Prijono. Walaupun terdiri dari pemuda yang bersemangat, namun dalam menjaga Partai mereka kurang handal seperti Tan Malaka. Kisah dan nama besar Tan Malaka hanya dijadikan legenda, tapi pemikirannya tidak dijabarkan dalam bentuk aksi. Mesin pengkaderan Partai diberbagai sektor tidak jalan. Partai tidak memiliki penerbitan tulisan serius, kecuali Pembela Proklamasi yang terbit 20 edisi.
Pemilu 1955 adalah pengalaman yang pahit sekaligus kehancuran Partai Murba. Murba hanya perolehan 2 dari 257 kursi yang diperebutkan, dalam Pemilu 1955. Demokrasi Terpimpim memberikan peluang bagi Partai Murba. Pada kongres Murba ke V,  Desember 1959 dihadiri Presiden Soekarno. Kemudian Chaerul Saleh dan Prijono masuk kabinet Pemerintahan Soekarno, Adam Malik dan Sukarni menjadi Duta Besar perwakilan Indonesia di Moskow Rusia dan Beijing China. Kemudian Tan Malaka diangkat menjadi Pahlawan Nasional pada 1963.
Pertentangan antara Murba dan PKI menajam, ketika PKI semakin kuat. Sukarni dan Syamsudin Chan ditahan pada awal 1965. Partai Murba dibekukan kemudian dibubarkan pada september 1965 karena dituduh menerima uang US$ 100 Juta dari CIA untuk penggulingan Presiden Soekarno. Kemudian pada 17 Oktober 1966 Soekarno merehabilitasi Partai Murba melalui Keputusan Presiden Nomor 223 Tahun 1966.

Peristiwa Berdarah 1965

Carut marutnya kondisi politik akibat banyaknya perselisihan antar Partai dan turut campurnya pihak asing, yaitu Amerika, Rusia dll, mempengaruhi kondisi ekonomi dan politik Indonesia pada saat itu. Akhirnya Presiden Soekarno mencoba meredam suasana pertikaian dengan menerapkan konsep Pemerintahan Nasakom, yakni; nasionalisme, agama, dan Komunis. Melalui konsep pemerintahan Nasakom, dengan dukungan dari militer, pada bulan Februari 1956, presiden Soekarno menyatakan ‘Demokrasi Terpimpin’, dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua Partai Politik termasuk PKI.

Presiden Soekarno kemudian membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) tanggal 24 Juni 1960. Perbandingan keanggotaan DPRGR yang seluruh anggotanya dipilih presiden Soekarno adalah Nasionalis (94), Islam (67), dan komunis (81). Dengan demikian, PKI memperoleh banyak keuntungan dari kebijakan ini. Ketidakadilan yang dirasakan oleh Partai-partai Islam dan kedekatan hubungan Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia, berdampak pada protes dan pemberontakan yang dilakukan oleh unsur-unsur Organisasi Islam seperti Masyumi dll.

Tercatat dalam sejarah sempat terjadi pemberontakan PRRI dan Permesta yang ingin terpisah dari Negara Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI juga menibulkan kekhawatiran dari pihak militer, mengingat ada dendam sejarah yang sempat ada akibat peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 di Madiun. Pada akhirnya kekhawatiran tersebut berujung pada peristiwa berdarah 30 September 1965, dimana terjadi penculikan dan pembunuhan para petinggi militer  akibat terpicu oleh isu-isu pembentukan Dewan Jendral yang ingin menggulingkan Pemerintahan Presiden Soekarno.

Menurut versi angkatan darat (G30S) dan Gestok menurut versi Soekarno. Yang semakin membuyarkan pada saat itu, terjadi krisis pada tahun 1960 hingga berdampak pada harga-harga barang semakin naik, sehingga membuat mahasiswa mulai melakukan protes untuk mengkritik keadaan tersebut. Seluruh media massa sudah dibredel oleh militer, sumber informasi hanya dapat diperoleh dari koran berita Yudha (Harian Militer AD). Ketika soeharto mengambil alih kepemimpinan Militer setelah tewasnya tujuh Jenderal, kemudian dengan capat Soeharto menyalahkan PKI dan seluruh pengikutnya, dan orang-orang yang punya hubungan dengan PKI dibantai, terutama di Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, dan Sumatera. Dugaan jumlah korban pembunuhan masal orang tak berdosa bervariasi di antara 400.000 sampai 1 juta orang.

Namun sampai sekarang tidak ada bukti akurat bahwa PKI dibelakang serangan pembunuhan tujuh Jenderal tersebut. Kebuntutan peristiwa ini, akhirnya Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang dari peristiwa tersebut, hingga akhirnya Militer yang mengambil alih kekuasaan (Presiden) dan PKI dibubarkan dan menjadi organisasi dan Partai terlarang di Negara Republik Indonesia (akhir cerita PKI dan Ormas-ormasnya dibubarkan dan dilarang).

Dari peristiwa gerakan Politik Indonesia diatas, yang menimbulkan perpecahan di tubuh gerakan akibat perbedaan pandangan politik, akan menjadi pelajaran penting yang harus di ambil oleh gerakan rakyat saat ini, untuk diperbaiki dan menjadi contoh sejarah. Rakyat butuh cara berfikir yang Ilmiah untuk melihat sejarah bangsa ini. Agar tidak terulang kembali peristiwa yang memalukan dan memecah belah kekuatan rakyat Indonesia. Tugas sejarah dan generasi muda ialah membangun masyarakat yang cerdas, agar rakyat tidak lagi dibutakan oleh sejarah, sehingga rakyat bisa keluar dari belenggu penindasan dan perbudakan Sistem Kapitalisme Imperialisme.

“Sejarah adalah tongkat dari perubahan sosial”

Oleh : S.O**