Kenapa Indonesia cukup rentan soal banjir?. Menurut analisis Aqueduct Global Flood Analyzer, Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terdampak bencana banjir terbesar ke-6 di dunia. Di akhir tahun 2020 sampai awal 2021 kurang lebih BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) mencatat ada 337 bencana alam disebabkan hidrometeorologi (banjir) diseluruh wilayah Indonesia. Misalnya Jawa Barat, Semarang (Jawa Tengah), Aceh, Maluku Utara, dan terkini Bima (NTB) dan NTT. Dengan total korban meninggal dunia sebanyak 272 orang, korban hilang sebanyak 12 orang, korban luka-luka sebanyak 12.412 orang dan korban mengungsi sebanyak 3.814.586 orang. Sementara itu, ada 858 fasilitas pendidikan, 658 tempat ibadah, 184 fasilitas kesehatan, 289 kantor, 102 jembatan mengalami kerusakan. Ini belum termasuk Bima (NTB) dan NTT .
Bayangkan jika semua ini hanya diselesaikan dengan gerakan moral seperti donasi (rakyat bantu rakyat) maka organisasi sosial sekalipun akan kelabakan dalam mengeluarkan seruan secara terus-menerus disetiap kejadian bencana alam. Selain itu, tidak akan selesai jika kita selalu meletakan dampak bencana alam pada kemurkaan manusia terhadap tuhan semata. Apapun yang terjadi dimuka bumi ini adalah sebuah dialektika materi (alam), setiap materi yang ada di alam raya ini senantiasa dalam keadaan bergerak, berubah dan berkembang ke bentuk materi yang baru (tidak ada yang kekal/abadi). Dimana letak pergerakan, perubahan dan perkembangan tersebut terjadi? Ini dikarenakan adanya kontradiksi (pertentangan) yang berlangsung di internal (determinan/penentu) materi itu sendiri, sedangkan faktor eksternal (diluar materi) bersifat mempengaruhi (influen) atau ulah manusia. Begitulah yang disampaikan Karl Marx.
Faktor penyebab terjadinya banjir dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu banjir yang disebabkan secara alamiah dan banjir yang disebabkan oleh tindakan manusia. Banjir yang terjadi secara alamiah, dipengaruhi oleh curah hujan, fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, kapasitas drainase dan pengaruh air pasang. Namun ini tidak terlepas dari campur tangan manusia misalnya pembangunan yang berlebihan, penebangan liar hutan, eksploitasi tambang, reklamasi pantai dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan penyerapan tanah terhadap air tidak maksimal. Sedangkan banjir yang diakibat oleh aktivitas manusia disebabkan karena ulah manusia sendiri yaitu perubahan-perubahan lingkungan seperti : perubahan kondisi daerah, Aliran Sungai (DAS), rusaknya drainase lahan, kerusakan bangunan pengendali banjir, rusaknya hutan, dan perencanaan sistem pengendali banjir yang tidak tepat.
Ada beberapa kategori banjir. Tetapi disini saya akan fokus mengurai beberapa kategori banjir secara umum yang terjadi akibat ulah manusia. Antara lain “banjir bandang dan banjir air”. Banjir bandang adalah banjir yang sangat berbahaya karena bisa mengangkut apa saja. Banjir ini cukup memberikan dampak kerusakan yang cukup parah. Banjir bandang juga biasanya terjadi akibat gundulnya hutan dan rentan terjadi didaerah pegunungan. Ini disebabkan karena berkurangnya tutupan pohon, cuaca ekstrem dan kondisi topografis Daerah Aliran Sungai (DAS). Tutupan pohon berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis suatu DAS, dengan terjaganya tutupan pohon tanah mampu terus meresap air. Kenapa demikian, Hal ini karena tingginya kandungan bahan organik yang membuat tanah menjadi gembur serta pengaruh akar yang membuat air lebih mudah diresap ke dalam tanah, namun jika sebaliknya maka yang akan terjadi adalah keseimbangan hidrologis lingkungan sekitarnya juga akan mudah terganggu dan air hujan yang turun akan sulit diresap oleh tanah dan lebih banyak menjadi aliran air dipermukaan, maka luapan air yang tinggi akan terjadilah banjir bandang maupun banjir air.
Sebagai contoh, mari kita beranjak ke beberpa kota yang hari ini dipenuhi bangunan yang menjulang tinggi dan daerah yang digunduli korporasi. Papua misalnya, hasil analisis dari Global Forest Watch (GFW) mengindikasikan kehilangan 887 hektar tutupan pohon di pegunungan Cyclop pada periode 2001-2018, yang berdampak pada banjir di distrik Waibu dan Sentani Timur, sedangkan Bengkulu, Sulawesi 1.990 dan 11.400 hektar pada periode yang sama. Sementara Periode 2009-2013, negeri ini kehilangan tutupan hutan alian mengalami deforestasi sebesar 4,5 juta hektar atau 1,13 juta hektar per tahun. Riau urutan pertama seluas 690 ribu hektar, disusul Kalimantan Tengah 619 ribu hektar, Papua 490 ribu hektar, Kalimantan Timur 448 ribu hektar dan Kalimantan Barat 426 ribu hektar. Kemudian Kalimantan Tengah, pada akhir 2010, menjadi daerah percontohan REDD+(langka-langka yang didesain untuk menggunakam insentif keuangan untuk mengurangi emisi dari gas rumah kaca dari deforestasi dan degrasi hutan), namun periode itu malah menempati posisi kedua kehilangan hutan alam tertinggi. Maluku 4,3 juta hektar, Bali dan Nusa Tenggara 1,1 juta hektar dan Jawa 675 ribu hektar. Kegiatan perambahan hutan dan penebangan liar yang marak telah menyebabkan kerusakan DAS dihulu sungai, yang memperbesar resiko terjadinya banjir dan longsor. Satu hal yang harus digarisbawahi disini adalah berkurangnya tutupan pohon merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir dan longsor.
Lalu seperti apa organisasi progresif menyikapi ini?, perosalan bencana alam tidak cukup ketika oraganisasi progresif menempatkan pada posisi perjuangan moralisme semata.
Dalam masyarakat kapitalis, sumber penghidupan atau alat produksi berupa tanah, sumber daya alam, mesin dan industri pabrik, serta alat produksi lainnya yang dapat memenuhi hajat hidup orang banyak hanya dimiliki secara pribadi. Segelintir pemilik modal (kapitalis) yang menguasai berbagai alat produksi ini melakukan usahanya bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, melainkan untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Diberbagai daerah dapat kita saksikan gerakan petani semakin meluas untuk mempertahankan lahan yang direbut oleh korporasi, di kota-kota kaum miskin kota terus tergusur akibat pembangunan (pancoran jakarta pusat misalnya). Ketika situasi ini kita hanya tempatkan pada perjuangan moralisme maka hanya akan memutasikan kontradiksi rakyat (kapitalisme). Kerakusan si kapitalis tidak terelakan dibawah kekuasaan oligarki, karena disanalah mereka (korporasi nasional) berbungkus juba kekuasaan yang terus menerus membahas kebijakan politik untuk mengamankan investasi mereka.
Maka sebagai organisasi progresif haruslah memusatkan perhatiannya pada pembelejetan sistem kapitalisme dengan membangun oraganisasi rakyat dan mendesak negara untuk bertanggungjawab atas terjadinya bencana alam yang melanda ibu pertiwi ini. Sikap ini bukan berarti “organisasi progresif” tidak peduli dengan kondisi rakyat yang terdampak bencana. Namun dalam kondisi seperti ini, tentu rakyat sangat berharap kehadiran pemerintah (dinas sosial dll). Artinya jika rezim (pemerintah) tak kunjung tiba, kemudian kita hadir sebagai dewa penyelamat, maka jelas kemarahan rakyat akan teredam oleh bantuan sosial dari kita (gerakan moralisme) atau bisa dikatan memutasikan kontradiksi.
Semestinya, posisi gerakan rakyat harus didorong pada gerakan politik yang lebih maju, tidak cukup hanya dengan semangat “Rakyat bantu Rakyat”. Namun harus lebih maju dari itu. Semangat gotong royong harus kongkrit pada pembangunan ekonomi kolektif dan pembangunan organisasi rakyat menuju pembangunan Partai Massa Rakyat. Dengan begitu, penyelamatan hutan dan menjaga ekosistem bisa terselamatkan dari kerakusan korporasi (kapitalisme global). Karena tugas organisasi progresif adalah meng-ADVOKASI persoalan rakyat dan memberikan EDUKASI (pendidikan politik), sehingga rakyat yang terdampak bencana alam paham atas kontradiksi pokoknya (sistem kapitalisme). Karena sejauh ini rakyat hanya disugukan oleh media, dalam kampanye rezim bahwa banjir, longsor dan lainnya adalah akibat curah hujan yang deras dan amarah tuhan semata terhadap manusia. Tapi tidak sama sekali menyentuh pada persoalan yang lebih pokok (kontradiksi kelas). Itulah kenapa organisasi progresif harus lebih maju untuk mencapai kesadaran politik itu.
Mari kita sama-sama menuntut pertanggungjawaban pemerintah dengan melakukan mobilisasi dan aksi kepada dinas sosial dan lembaga pemerintah terkait untuk turun ditengah-tengah masyarakat yang terdampak dan segera memberikan bantuan sembako, pakaian serta ganti rugi atas kerusakan rumah warga dll. Selain itu, mari selamatkan hutan kita dengan tidak menjual kepada korporasi, serta mendesak kepada pemerintah cabut izin perusahaan (IWIP, LNG, NHM, FREEPORT, Newmont dll) yang merusak ekosistem.
“Alam harus dijaga dan dilestarikan, seperti kita menjaga diri kita, keluarga kita, kawan kita, pacar kita dari ketertindasan sistem kapitalisme (S. O**)”.
Penulis : W. M
Editor : S. O**
BatuliSaja 